Siak (Riaunews.com) – Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si., menyambut positif kabar peralihan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Namun, kebijakan tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan, terutama terkait sumber pembiayaan gaji belasan ribu pegawai tersebut.
Afni mempertanyakan apakah pembayaran gaji PPPK penuh waktu nantinya ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau tetap dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, kepastian sumber pendanaan sangat penting bagi pemerintah daerah yang saat ini sedang menyusun rancangan APBD 2027. Tanpa petunjuk teknis yang jelas, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam perencanaan anggaran.
“Alhamdulillah, ada kabar gembira bahwa pemerintah pusat sudah mengumumkan PPPK paruh waktu seluruhnya akan dijadikan PPPK penuh waktu. Ini merupakan satu progres karena memang dulunya soal P3K ini dijanjikan dibayar pusat, meski beberapa tahun terakhir ternyata dibayar daerah. Jika semua jadi P3K penuh waktu, pertanyaannya, siapa yang akan membayar gaji mereka nantinya ya? Kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat,” ujar Afni, Ahad (8/11/2026).
Beban Gaji PPPK Capai Rp275 Miliar per Tahun
Afni menjelaskan, belanja pegawai di Kabupaten Siak saat ini sudah cukup besar. Persentasenya mencapai 47,77 persen dari total belanja daerah.
Dari total pegawai ASN di lingkungan Pemkab Siak, terdapat sekitar 4.800 PNS. Sementara itu, lebih dari 11.000 pegawai lainnya berstatus PPPK paruh waktu maupun penuh waktu serta tenaga non-ASN.
Setiap bulan, Pemkab Siak harus menyediakan anggaran sekitar Rp19,6 miliar atau setara Rp275 miliar per tahun khusus untuk pembayaran gaji PPPK. Angka tersebut belum termasuk tunjangan yang menyertai gaji pokok.
“Di tengah kondisi Transfer ke Daerah (TKD) yang semakin turun, pembayaran PPPK ini tentu membuat ruang fiskal daerah semakin sempit,” ungkapnya.
Afni juga mempertanyakan status kepegawaian PPPK apabila gaji mereka nantinya ditanggung APBN. Apakah statusnya berubah menjadi ASN pemerintah pusat atau tetap menjadi ASN pemerintah daerah?
Jika tetap bekerja di daerah tetapi gajinya dibayarkan pemerintah pusat, menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai mekanisme administrasi, pengawasan, penempatan hingga mutasi pegawai.
Afni mengungkapkan, dirinya telah mengutus perwakilan untuk berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kementerian terkait sejak wacana peralihan tersebut mulai mengemuka. Namun, hingga 7 November 2026, Pemkab Siak belum memperoleh petunjuk teknis mengenai pembagian tanggung jawab pembiayaan.
Persoalan ini semakin mendesak karena pemerintah daerah sedang membahas KUA-PPAS dan menyusun RAPBD 2027. Batas waktu pengesahan APBD tersebut ditargetkan paling lambat 30 November 2026.
“Kami khawatir kalau tidak diberikan kepastian, akhirnya tetap dianggarkan dalam APBD, padahal ternyata ditanggung pusat. Uang Rp275 miliar itu sebenarnya bisa kita alihkan untuk mencicil utang atau membiayai belanja modal lainnya,” katanya.
Afni juga mengkhawatirkan kemungkinan sebaliknya. Jika pemerintah daerah tidak menganggarkan gaji PPPK karena menganggap pembiayaannya ditanggung APBN, tetapi ternyata anggaran tersebut tidak tersedia dalam APBN 2027, para PPPK berisiko tidak menerima gaji.
Karena itu, untuk sementara Pemkab Siak tetap memasukkan anggaran pembayaran gaji PPPK dalam rancangan APBD murni 2027 sebagai langkah antisipasi.
“Dengan asumsi kalau ternyata ditanggung pusat, Alhamdulillah. Kami di daerah tinggal melakukan pergeseran anggaran saja dan bisa memiliki ruang fiskal yang lebih luas,” tegas Afni.
Penurunan DBH Migas dan Kebutuhan UHC Tambah Tekanan Fiskal
Afni turut menyinggung pengalaman pemerintah daerah terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN. Saat itu, pemerintah pusat menyampaikan adanya alokasi sekitar Rp20 triliun untuk pembayaran THR ASN daerah melalui komponen Dana Alokasi Umum (DAU).
Namun, ketika mendekati jadwal pembayaran, anggaran yang diharapkan tersebut belum tersedia sebagaimana yang dipahami pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, di tengah kondisi yang begitu sulit, kami masih diberikan kemampuan membayarkan THR ASN dan PPPK. Bahkan, untuk pertama kalinya PPPK paruh waktu juga mendapatkan THR dengan nilai hampir Rp40 miliar. Itu murni dibayarkan dari APBD Kabupaten Siak,” ucap Afni.
Menurut mantan wartawan tersebut, pengalaman pembayaran THR menjadi pelajaran bahwa pengumuman kebijakan harus diikuti kepastian regulasi dan sumber anggaran.
“Kalau yang keluar hanyalah kebijakan dan kertas kerja tanpa diikuti dengan uangnya, ini menjadi tantangan. Namanya otonomi daerah, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah seharusnya juga diiringi dengan anggarannya,” ucap Afni.
Ia menambahkan, tekanan fiskal daerah pada 2027 diperkirakan semakin berat. Meski pemerintah pusat menyampaikan alokasi TKD 2027 meningkat secara nominal dibandingkan tahun sebelumnya, Afni mengingatkan bahwa kenaikan tersebut perlu dilihat secara proporsional terhadap peningkatan total belanja negara.
Kabupaten Siak sendiri menghadapi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas lebih dari 72 persen. Selain itu, terdapat kewajiban penambahan anggaran untuk Universal Health Coverage (UHC) yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan, dengan kebutuhan tambahan hampir Rp60 miliar.
Atas berbagai persoalan tersebut, Afni berharap pemerintah pusat segera menerbitkan petunjuk teknis peralihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, terutama terkait sumber pembayaran gaji, tunjangan, dan status kepegawaiannya.
Aktivis lingkungan itu mengaku telah menyampaikan kegelisahannya kepada sejumlah menteri. Salah satu respons yang diterimanya menyebutkan pemerintah memahami kekhawatiran kepala daerah dan persoalan tersebut akan dibahas pada pekan berikutnya.
“Kami berharap juknis segera kami dapatkan. Dalam hitungan hari, sebelum 30 November, kami harus sudah memiliki pegangan untuk menyusun APBD 2027,” ujar Afni.
Afni menegaskan, pemerintah pusat perlu memastikan kebijakan administratif berjalan beriringan dengan dukungan fiskal yang memadai. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menjaga hak-hak PPPK sekaligus memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan baik.
“Yang kami butuhkan adalah kepastian regulasi dan kepastian sumber pendanaan. Jangan sampai pemerintah daerah salah mengambil langkah dalam perencanaan anggaran, dan jangan sampai hak-hak PPPK justru menjadi korban akibat ketidakjelasan kebijakan,” ucap Afni.
Komentar