Kuantan Singingi (Riaunews.com) – Sejumlah fraksi DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing memaksimalkan digitalisasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Kuansing Tahun Anggaran 2026, Senin (28/9/2026).
Salah satunya disampaikan Fraksi NasDem-PKS. Fraksi tersebut meminta pemerintah daerah terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kuansing H Juprizal didampingi Wakil Ketua II Romi Alfisah Putra SE MSi dan dihadiri 19 anggota DPRD Kuansing.
“Ini (digitalisasi pendapatan) harus dimaksimalkan ke depan,” kata Juru Bicara Fraksi NasDem-PKS, Ependi.
Digitalisasi Pajak Sudah Berjalan Sejak 2021
Menanggapi pandangan fraksi, Pemkab Kuansing melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfoss) menyatakan digitalisasi pelayanan dan pembayaran pajak daerah telah berjalan dan terus dikembangkan.
Plt Kepala Dinas Kominfoss Kuansing Hevi H Antoni mengatakan digitalisasi pendapatan daerah merupakan hasil kolaborasi antara Diskominfoss dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Digitalisasi pendapatan daerah merupakan hasil kolaborasi antara Diskominfoss dan Bapenda. Program digitalisasi terkait pendapatan daerah dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah mulai dilaksanakan sejak 2021–2022 dan terus kita kembangkan sampai saat ini,” ujar Hevi usai mengikuti rapat paripurna.
Bapenda Jadikan Masukan Fraksi sebagai Evaluasi
Kepala Bapenda Kuansing H Masrul Hakim mengatakan pihaknya telah menerapkan digitalisasi layanan pajak daerah selama beberapa tahun.
“Digitalisasi sudah kita lakukan sejak lama. Namun mungkin masih ada hal-hal yang belum maksimal,” ujar Masrul.
Ia mengatakan masukan dari sejumlah fraksi terkait peningkatan PAD akan menjadi bahan evaluasi Bapenda untuk memperbaiki layanan dan mengoptimalkan penerimaan daerah.
“Apa yang disampaikan sejumlah fraksi terkait PAD akan menjadi catatan kita untuk diperbaiki di masa yang akan datang, baik dari sisi layanan maupun optimalisasinya,” katanya.
Pemkab Kuansing berharap pengembangan sistem pembayaran digital dapat membuat pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, mudah, dan transparan. Digitalisasi juga diharapkan mendukung optimalisasi penerimaan PAD.
