Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyambut positif rencana pemerintah pusat menaikkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Namun, kebijakan tersebut diharapkan tidak menambah beban keuangan daerah, terutama jika diikuti pengurangan dana transfer ke daerah (TKD).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan kebijakan tersebut akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi daerah apabila seluruh biaya penggajian PPPK penuh waktu ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Apabila penggajian PPPK penuh waktu sepenuhnya ditanggung melalui APBN, kebijakan itu akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi kami,” kata Syahrial, Sabtu (14/11/2026).
Dengan skema tersebut, anggaran daerah yang selama ini digunakan untuk membayar gaji pegawai dapat dialihkan untuk mendukung program pembangunan dan kebutuhan lainnya.
Sebaliknya, kebijakan itu dinilai tidak akan memberikan manfaat signifikan apabila pengambilalihan pembiayaan oleh pemerintah pusat justru diikuti pengurangan TKD dalam jumlah setara dengan kebutuhan gaji PPPK.
“Kalau statusnya diambil oleh pusat, kemudian dana transfer kami dikurangi sejumlah gaji mereka, artinya bagi kami sama saja. Masalahnya tetap ada,” ujarnya.
Syahrial juga menilai perlu ada kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait pembiayaan serta penilaian kinerja pegawai. Menurutnya, tidak adil apabila daerah tetap menanggung biaya pegawai, sementara pengelolaan dan penilaian kinerjanya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Pegawai itu bekerja karena ada kewajiban yang harus diberikan dan hak yang harus diterima. Aneh kalau pegawainya diambil, kinerjanya dihitung sebagai kinerja pusat, tetapi daerah yang menanggung biayanya. Itu tidak adil,” tegasnya.
Minta PPPK Senior Diprioritaskan Jadi PNS
Di sisi lain, Syahrial menanggapi peluang perubahan status PPPK penuh waktu menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Skema tersebut sebelumnya telah disampaikan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara.
Berdasarkan informasi yang diterima, PPPK paruh waktu direncanakan naik status menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, PPPK penuh waktu berpeluang beralih status menjadi CPNS. Pelaksanaan kebijakan tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 1 Januari mendatang.
Meski demikian, Pemprov Riau belum mengetahui secara pasti mekanisme pelaksanaannya, termasuk kriteria dan urutan pegawai yang akan mendapatkan kesempatan lebih dahulu.
Syahrial berharap masa kerja, usia, serta hasil penilaian tertentu dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengangkatan tersebut. Ia secara khusus meminta pemerintah pusat memberikan perhatian kepada PPPK yang telah lama mengabdi, terutama mereka yang mendekati usia pensiun.
“Kalau saran kami, lebih baik yang senior didahulukan. Mereka yang sudah lama mengabdi dan mendekati masa pensiun sebaiknya diberikan kesempatan (menjadi PNS),” tutupnya.
