Pekanbaru (Riaunews.com) – Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai kebijakan strategis menarik perhatian pemerintah daerah lain. Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) mengundang Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho untuk menjadi narasumber dan memaparkan strategi peningkatan PAD kepada jajaran Pemerintah Provinsi NTT.
Agung mengatakan materi yang akan disampaikan mencakup berbagai strategi optimalisasi penerimaan daerah, mulai dari pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, hingga inovasi percepatan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurutnya, pelayanan penerbitan PBG di Pekanbaru kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan hari, bahkan untuk jenis layanan tertentu dapat rampung dalam hitungan jam.
“Pelayanan penerbitan PBG di Kota Pekanbaru kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan hari, bahkan untuk beberapa jenis layanan dapat rampung dalam hitungan jam,” kata Agung, Jumat (24/7/2026).
Andalkan Inovasi dan Perbaikan Tata Kelola
Agung menegaskan peningkatan PAD tidak selalu harus ditempuh dengan menaikkan tarif pajak atau membebani masyarakat. Menurutnya, Pemko Pekanbaru justru berhasil meningkatkan penerimaan daerah melalui inovasi pelayanan, penyederhanaan sistem, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Di Pekanbaru, kami menurunkan tarif parkir, tetapi PAD tetap naik. Kami juga menurunkan beberapa tarif pajak, namun penerimaan daerah tetap meningkat. Artinya, peningkatan PAD bisa dilakukan melalui inovasi, perbaikan sistem, dan tata kelola yang lebih baik, bukan dengan membebani masyarakat,” ujarnya.
Agung mengatakan keberhasilan tersebut juga mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Ia mengaku beberapa kali diminta berbagi pengalaman mengenai strategi peningkatan PAD dan inovasi pelayanan publik berbasis digital kepada pemerintah kabupaten, kota, hingga provinsi di berbagai daerah.
Menurutnya, hampir seluruh pemerintah daerah menghadapi tantangan yang sama, yakni tingginya kebutuhan pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan keuangan. Karena itu, ia menilai kolaborasi dan saling berbagi pengalaman antardaerah menjadi langkah penting untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui inovasi serta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
