Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mencatatkan tren positif dalam peningkatan pendapatan daerah. Capaian tersebut bahkan mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Pelaksana Harian (Plh) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami lonjakan signifikan dari sekitar Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun pada tahun lalu.
“Kenaikan ini didorong oleh optimalisasi berbagai sektor penerimaan, seperti pajak dan retribusi daerah,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Digitalisasi Layanan Dongkrak Kepatuhan Pajak
Zulhelmi menjelaskan, salah satu faktor utama peningkatan PAD adalah kebijakan penyederhanaan layanan kepada masyarakat, termasuk digitalisasi pembayaran yang mempermudah wajib pajak.
Ia mencontohkan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kini dapat diselesaikan dalam hitungan hari, bahkan jam. Sebelumnya, proses tersebut bisa memakan waktu hingga enam bulan sampai satu tahun.
“Dulu penerimaan dari sektor ini tidak pernah lebih dari Rp8 miliar hingga Rp9 miliar per tahun. Kini, dari sektor PBG saja sudah menembus Rp17,5 miliar,” jelasnya.
Selain itu, sistem pembayaran daring dinilai mampu meminimalkan praktik percaloan dan meningkatkan transparansi, sehingga mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Penyesuaian Tarif PBB dan Kolaborasi Pendanaan
Kebijakan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga memberikan dampak positif. Meski tarif sempat diturunkan oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, penerimaan justru meningkat.
Menurut Zulhelmi, tarif yang lebih terjangkau membuat masyarakat lebih bersedia memenuhi kewajiban pajaknya dibandingkan saat tarif terlalu tinggi.
Selain mengandalkan APBD, Pemko Pekanbaru juga memperkuat kolaborasi pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta Badan Amil Zakat Nasional.
Pemanfaatan anggaran difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan, pengendalian banjir, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
“Untuk layanan kesehatan, kami memastikan seluruh masyarakat ber-KTP Pekanbaru mendapatkan jaminan melalui program Universal Health Coverage (UHC),” pungkasnya.
