Siak (Riaunews.com) – Bupati Siak Afni Zulkifli mengungkapkan belum pernah ada Presiden Republik Indonesia yang mengunjungi Istana Sultan Siak, Asserayah Hasyimiyah, meski Indonesia akan memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mencatatkan sejarah dengan berkunjung ke Istana Matahari Timur tersebut.
Hal itu disampaikan Afni saat menerima kunjungan Kepala Kanwil DJPb Riau Adnan Wimbyarto dan Kepala KPPN Pekanbaru Tri Widiyono di Siak, Rabu (12/8/2026).
Afni mengatakan Istana Siak merupakan peninggalan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang memiliki sejarah penting bagi Indonesia. Sultan Syarif Kasim II, Sultan ke-12 sekaligus sultan terakhir Kesultanan Siak, telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional atas jasa-jasanya bagi Republik Indonesia.
“Bolehlah Presiden Indonesia datang ke Siak membuat sejarah, datang ke rumah Sultan. Pemilik Istana megah ini telah dengan ikhlas menyerahkan segenap harta dan tahtanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga saat ini kami anak cucu Siak setia pada Indonesia. Namun, hampir 81 tahun Indonesia merdeka, belum ada satu Presiden pun yang datang ke Istana Sultan Siak,” kata Afni.
SBY dan Jokowi Pernah Dijadwalkan ke Siak
Afni menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah hampir mengunjungi Istana Siak pada 2007. Namun, kunjungan tersebut tidak terlaksana. Saat itu, SBY hanya datang untuk meresmikan Jembatan Siak Tengku Agung Sultanah Latifah yang pembangunannya menelan biaya lebih dari Rp300 miliar dan seluruhnya bersumber dari APBD Siak.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo juga pernah hampir mengunjungi Istana Siak Asserayah Hasyimiyah pada 2016 dalam rangka menghadiri acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Namun, dalam kegiatan tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akhirnya hadir.
Afni kemudian mengajak rombongan Kementerian Keuangan berkeliling ke sejumlah situs sejarah Kesultanan Siak. Ia kembali mengingatkan bahwa Kesultanan Siak pernah menyerahkan harta dan asetnya untuk mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Siak Masih Menunggu Kurang Bayar DBH
Dalam kesempatan tersebut, Afni juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas penyaluran sisa kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023 sebesar Rp29,8 miliar kepada Kabupaten Siak.
Dana tersebut akan digunakan untuk menjaga ruang fiskal daerah di tengah tekanan anggaran yang masih dihadapi Pemkab Siak. Namun, Afni menilai jumlah yang telah disalurkan masih jauh dari kebutuhan daerah.
Menurutnya, dari pengakuan kurang bayar DBH sekitar Rp100 miliar pada 2023, baru Rp29,8 miliar yang direalisasikan. Sementara total kewajiban pemerintah pusat kepada Kabupaten Siak masih mencapai sekitar Rp460 miliar.
“Kami membutuhkan kurang salur Dana Bagi Hasil ini dibayarkan pusat, karena harus membayarkan utang pada pihak ketiga lebih dari Rp300 miliar. DBH ini merupakan hak daerah,” kata Afni.
Ia mengatakan kekurangan penyaluran DBH berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai berbagai kebutuhan, termasuk pembayaran gaji ASN dan PPPK. Kondisi tersebut juga memengaruhi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Siak.
“Mudah-mudahan Kabupaten Siak yang merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar di republik ini mendapatkan keadilan fiskal untuk mengejar ketertinggalan pembangunan,” ujar Afni.
Komentar