Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bergerak cepat menangani kasus diare yang menimpa warga di Jalan Pantau, RT 04/RW 05, Kelurahan Muara Fajar Barat, Kecamatan Rumbai Barat. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi para korban sekaligus meninjau lingkungan permukiman, Jumat (10/7/2026).
Markarius mengatakan, dari tujuh warga yang terdampak, dua orang meninggal dunia. Sementara lima korban lainnya telah dinyatakan pulih.
“Kami datang untuk memastikan kondisi lima korban yang tersisa sudah sehat. Selain itu, kami juga menyerahkan bantuan makanan dan tambahan gizi kepada 15 balita yang berada di lingkungan ini,” kata Markarius.
Selain memberikan bantuan, Pemko Pekanbaru juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan guna mencari penyebab munculnya kasus diare tersebut.
Berdasarkan hasil uji laboratorium, sumber bakteri dipastikan bukan berasal dari air minum.
“Hasil laboratorium menunjukkan sumur warga sudah diperiksa dan hasilnya negatif. Air galon yang digunakan juga negatif. Artinya, sumber bakteri bukan berasal dari air minum,” jelasnya.
Sanitasi Diduga Jadi Penyebab
Markarius menyebut dugaan sementara mengarah pada buruknya sanitasi lingkungan. Menurutnya, sebagian rumah di kawasan tersebut belum memiliki fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang memadai.
“Sanitasi menjadi persoalan utama di sini. Banyak rumah belum memiliki MCK,” ujarnya.
Akibatnya, sebagian warga masih buang air besar di kebun sehingga berpotensi memicu penyebaran bakteri melalui lalat yang hinggap pada makanan. Selain itu, makanan yang kurang higienis juga diduga menjadi salah satu faktor penyebab penyebaran penyakit.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemko Pekanbaru akan menugaskan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengkaji pembangunan sumur bor agar masyarakat memiliki akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang lebih baik.
“Kami akan menugaskan Dinas PUPR untuk melihat kemungkinan pembangunan sumur bor agar warga memiliki akses air bersih dan fasilitas MCK yang memadai,” kata Markarius.
Sementara itu, Ketua RT 04, Saberi, mengatakan terdapat 52 kepala keluarga (KK) yang tinggal di wilayah tersebut. Sebagian besar warga bekerja sebagai buruh di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar, buruh bangunan, pekerja perkebunan sawit, dan pengrajin batu bata.
Ia mengaku baru mengetahui adanya kasus diare setelah menerima kabar meninggalnya seorang warga. Tidak lama kemudian, korban lain juga meninggal dunia dengan dugaan penyakit muntah dan diare (muntaber).
“Kami baru mengetahui setelah ada warga yang meninggal dunia. Saat itu penyebabnya belum diketahui. Sehingga kami langsung mengimbau apabila ada warga yang sakit agar segera dibawa ke puskesmas,” ujar Saberi.
Sejak kejadian itu, petugas puskesmas, pemerintah provinsi, dan kader posyandu telah beberapa kali melakukan pemeriksaan kesehatan serta pendataan warga. Saberi juga mengungkapkan masih ada sejumlah warga yang belum memiliki dokumen kependudukan sehingga belum terdata dalam layanan kesehatan maupun kegiatan posyandu.
“Kami terus mengimbau warga agar segera mengurus administrasi kependudukan sehingga lebih mudah mendapatkan pelayanan pemerintah, termasuk layanan kesehatan,” pungkasnya.
Komentar