Jakarta (Riaunews.com) – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya ayah yang tidak mengizinkan anaknya mendapatkan imunisasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi nasional pada periode 2025-2029.
Budi mengatakan pemerintah perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, salah satu penyebab anak tidak memperoleh imunisasi adalah karena tidak mendapat izin dari keluarga.
“Yang menarik, ternyata banyak sekali bapak-bapak yang tidak mengizinkan anaknya divaksinasi. Entah apa alasannya, dan merasa vaksinasi tidak penting,” kata Budi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan, selain tidak mendapat izin keluarga, sejumlah faktor lain yang menyebabkan anak tidak diimunisasi adalah kekhawatiran terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), ketidaktahuan jadwal imunisasi, kondisi anak yang sedang sakit, hingga anggapan bahwa imunisasi tidak penting.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Kesehatan akan memperkuat edukasi publik dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“Mungkin kita harus cari edukasi-edukasi yang sifatnya lebih mudah dipahami masyarakat. Baik melalui tokoh agama atau melalui influencer atau juga kita sendiri harus mengubah cara edukasi kita,” ujarnya.
Pemerintah Libatkan Tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat
Budi mengatakan Kementerian Kesehatan akan menggandeng tokoh agama, influencer, serta organisasi masyarakat seperti Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya imunisasi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target cakupan imunisasi lengkap bagi seluruh sasaran pada periode 2025-2029.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyoroti capaian imunisasi Human Papillomavirus (HPV) yang telah melampaui 90 persen pada 2025. Ia juga mendorong pemerintah memperluas cakupan imunisasi HPV kepada anak laki-laki.
Selain itu, Putih Sari meminta penjelasan mengenai koordinasi pelaksanaan vaksinasi polio bagi jemaah haji menyusul peralihan pengelolaan kesehatan haji dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Haji dan Umrah.
