Jakarta (Riaunews.com) – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Jumat (12/6/2026). Sebelum bertolak ke lokasi aksi, para mahasiswa mulai berkumpul di lapangan parkir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia.
Ketua Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, Albani Hilmi, memperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa akan mengikuti aksi tersebut.
“Kami akan membawa seribu massa menuju Bundaran HI,” ujar Albani.
Menurutnya, rombongan mahasiswa akan bergerak menuju Jakarta setelah seluruh peserta aksi berkumpul. BEM UI menjadwalkan aksi unjuk rasa dimulai setelah pelaksanaan salat Jumat.
“Kami akan menjalankan aksi nanti setelah salat Jumat, kita menghormati kawan-kawan yang salat Jumat terlebih dahulu,” katanya.
Bawa Lima Tuntutan untuk Pemerintah
Dalam aksi yang mengusung tema “Menuju Indonesia Bangkrut” tersebut, BEM UI menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan itu meliputi penghentian pemborosan anggaran APBN, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), penurunan harga kebutuhan pokok, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan penghentian program Koperasi Desa (Kopdes).
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti isu militerisasi di ranah sipil dan meminta pemerintah menghentikan praktik tersebut.
“Kita meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahannya dan juga menyadari bahwa beliau sedang salah,” tegas Albani.
Ia mengatakan, BEM UI menilai sejumlah indikator ekonomi, baik di sektor fiskal, moneter, maupun pasar modal, menunjukkan kondisi yang mengarah pada krisis ekonomi sehingga pemerintah perlu segera melakukan perbaikan kebijakan.
“Kami minta agar pemerintah sebetulnya cepat mengakui kesalahan itu, cepat memperbaiki kesalahan itu,” ujarnya.
Soroti Kondisi Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah
Sebelumnya, Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan atau Athof, menjelaskan alasan di balik aksi demonstrasi yang digelar di Bundaran HI.
Menurutnya, mahasiswa menilai berbagai kritik dan masukan yang selama ini disampaikan kepada pemerintah belum mendapat respons yang memadai.
“Kami memandang memberi kesempatan dan waktu sudah terlalu lama kita coba. Karena kritik lewat data juga sudah disampaikan dan selalu diabaikan, lebih-lebih karena pemerintah memilih mengelak alih-alih bertanggung jawab,” kata Athof dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).
Athof menilai kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah. Ia menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja yang semakin terbatas, serta beban pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.
“Kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, tapi di meja makan rakyat tidak ada yang berubah. Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat dihajar pajak,” ujarnya.
Selain persoalan ekonomi, BEM UI juga mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah terkait pajak UMKM, sektor pertambangan, hingga isu militerisme di lingkungan sipil dan kampus.
“Semua itu yang membuat kami harus turun ke jalan,” kata Athof.
Komentar