Dumai (Riaunews.com) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menegaskan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026 perlu diantisipasi lebih dini. Hal ini seiring proyeksi musim kemarau yang lebih panjang dan kering, terutama di wilayah rawan seperti Riau.
Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan durasi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dari April hingga Oktober, ditambah fenomena El Niño lemah hingga moderat, berpotensi meningkatkan risiko karhutla secara signifikan.
“Menurut BMKG, musim kemarau tahun ini diproyeksikan cukup panjang. Ditambah dengan El Niño, ini harus kita antisipasi sejak awal,” ujarnya saat apel kesiapsiagaan karhutla di Dumai, Sabtu (25/4/2026).
Gambut dan Hotspot Jadi Fokus Pengendalian
Hanif menjelaskan sejumlah indikator wilayah prioritas dalam pengendalian karhutla, yakni daerah dengan ekosistem gambut luas, penurunan tinggi muka air tanah (TMAT), riwayat kebakaran berulang, serta sebaran hotspot yang tinggi.
Wilayah dengan karakteristik tersebut, termasuk di Riau, dinilai menjadi titik krusial yang harus mendapat perhatian serius dalam strategi pencegahan nasional.
“Daerah-daerah dengan gambut luas, muka air tanah yang turun, riwayat kebakaran berulang, dan hotspot tinggi harus menjadi prioritas. Di wilayah ini kita tidak boleh terlambat,” tegasnya.
Mitigasi Diperkuat Sejak Dini
Sebagai langkah konkret, KLH/BPLH bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan pemantauan langsung ke daerah rawan, sekaligus memastikan kesiapan seluruh unsur pengendalian. Upaya ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla.
Di tingkat daerah, penguatan dilakukan melalui konsolidasi lintas sektor, peningkatan patroli di wilayah rawan, serta kesiapan sarana dan personel. Selain itu, pemerintah juga mendorong perbaikan tata kelola ekosistem gambut melalui pengaturan tata air dan pembasahan lahan.
Pemanfaatan teknologi pemantauan hotspot yang terintegrasi dengan respons lapangan turut diperkuat guna mempercepat penanganan dini.
Pemerintah berharap langkah mitigasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menekan potensi karhutla, mencegah kabut asap, serta melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Komentar