Siak (Riaunews.com) – Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Siak dari Fraksi PDI Perjuangan, Marudut Pakpahan SH, mengusulkan agar seluruh kegiatan belanja pengadaan fisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dihentikan sementara. Usulan tersebut disampaikan menyusul kondisi keuangan daerah yang dinilai tengah mengalami tekanan.
Marudut mengatakan sejumlah indikator menunjukkan keuangan daerah tidak dalam kondisi baik. Persoalan itu antara lain terkait pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN), insentif tenaga kesehatan, hingga tunjangan kelangkaan profesi bagi dokter spesialis.
“Melihat perkembangan situasi saat ini, demi penyelamatan Kabupaten Siak sebaiknya seluruh kegiatan belanja fisik dinolkan terlebih dahulu. Anggaran harus difokuskan untuk membayar kewajiban pemerintah daerah,” kata Marudut, Selasa (17/3/2026).
Ia juga menyinggung kondisi badan usaha milik daerah (BUMD), khususnya PT Bumi Siak Pusako (BSP), yang hingga kini masih menunggu hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Menurutnya, rencana penerimaan dividen sekitar Rp100 miliar bagi Pemkab Siak masih belum dapat dipastikan.
Soroti Program Seragam Sekolah
Marudut menilai sejumlah program yang telah dibahas dan dianggarkan perlu ditinjau ulang, terutama kegiatan yang tidak bersifat prioritas. Salah satu yang disorot adalah program pengadaan seragam sekolah yang menurutnya perlu dihapuskan.
Ia menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, terutama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, program tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.
Menurutnya, mekanisme pengadaan melalui e-Katalog justru membuat pengusaha lokal tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk terlibat.
“Kalau tujuan pemerintah menghidupkan UMKM, maka mekanismenya harus memberi kesempatan bagi pengusaha lokal. Kalau semuanya melalui e-Katalog tanpa strategi yang berpihak ke daerah, UMKM Siak tidak akan bergerak. Karena itu, pengadaan seragam gratis sebaiknya dihentikan saja,” ujarnya.
Marudut juga menyoroti kondisi sejumlah BUMD yang menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun dinilai belum berjalan optimal karena masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).
Dengan kondisi tersebut, ia menilai efisiensi anggaran perlu dilakukan secara serius dengan meniadakan kegiatan seremonial serta pengadaan yang tidak mendesak. Ia juga meminta anggaran difokuskan untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah daerah, termasuk pembayaran TPP ASN, tunjangan kelangkaan profesi tenaga medis, serta penyelesaian utang daerah.
Selain itu, Marudut menyinggung mekanisme promosi jabatan yang dinilai belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan pengalaman. Ia juga mempertanyakan transparansi pengelolaan dividen BUMD yang digunakan untuk membayar TPP ASN dan tunjangan hari raya (THR).
Sejumlah kalangan menilai kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Siak.
Komentar