Pekanbaru (Riaunews.com) – Berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh kabupaten dan kota di Riau dinilai masih sangat kecil.
Kondisi tersebut terjadi karena sejumlah potensi pungutan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) belum dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa di antaranya seperti layanan Laboratorium Lingkungan Hidup, jasa penyewaan alat berat di Dinas PUPR-PKPP, hingga retribusi perizinan tertentu di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
Menanggapi hal itu, Bapenda Riau mulai merancang formulasi peningkatan PAD sesuai arahan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Kepala Bapenda Riau, Ninno Wastikasari, mengatakan pihaknya saat ini tengah mengkaji perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
“Memang, retribusi belum tergali dengan baik. Tapi dengan perubahan UU HKPD akan ada beberapa retribusi baru yang bisa kita peroleh. Saat ini kita juga sedang mengajukan perubahan perda terkait tarif retribusi,” ujar Ninno, Jumat (13/3/2026).
Potensi Retribusi Tambang Rakyat
Dari perubahan regulasi tersebut, pemerintah daerah berpeluang memperoleh sumber retribusi baru dari sektor pertambangan rakyat melalui skema iuran pertambangan rakyat (IPeRa).
“Nanti akan ada potensi retribusi IPeRa. InsyaAllah bisa kita berlakukan tahun ini,” jelas Ninno.
Namun demikian, besaran potensi pendapatan dari retribusi tersebut masih dalam tahap kajian bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.
Menurutnya, formulasi tarif nantinya akan diusulkan melalui perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Ninno menambahkan besarnya potensi retribusi dari sektor tersebut akan bergantung pada beberapa faktor, seperti jumlah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Riau, jumlah izin pertambangan rakyat (IPR) yang diterbitkan, serta volume produksi dari masing-masing IPR.
“Ini akan bergantung dari beberapa faktor, seperti jumlah WPR yang dimiliki Riau yang masih terus diperbarui oleh Dinas ESDM, serta berapa izin IPR yang nantinya akan diterbitkan dan produksi dari masing-masing IPR,” pungkasnya.
Komentar