Plt Gubri: Optimalisasi PAD Tidak Akan Membebani Masyarakat

Pekanbaru (Riaunews.com) – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan membebani masyarakat.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan strategi khusus untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan menggali potensi pajak dari sektor perusahaan yang selama ini belum tergarap secara optimal.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Riau membentuk Tim Optimalisasi PAD yang bertugas mengidentifikasi serta memaksimalkan potensi pajak daerah.

Pembentukan tim tersebut dilakukan di tengah kondisi fiskal daerah yang menurun akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat serta adanya aturan baru terkait pajak opsen.

“Insyaallah dengan keyakinan, kami akan menggali potensi pendapatan daerah yang tidak memberatkan masyarakat. Itu kata kuncinya,” kata SF Hariyanto saat Safari Ramadan di Rumah Suluk Syekh Oesman Syahabuddin di Bagansiapiapi, Jumat (6/3/2026).

Fokus pada Potensi Pajak PBBKB

Ia menjelaskan, salah satu potensi pajak yang akan dioptimalkan adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dinilai memiliki potensi besar di Riau.

Menurutnya, saat ini pendapatan daerah dari PBBKB baru sekitar Rp1 triliun per tahun, padahal volume distribusi bahan bakar di Riau cukup tinggi.

“PBBKB ini potensinya cukup besar. Kita sekarang dapat tiap tahun cuma Rp1 triliun, sementara minyak yang masuk cukup besar. Teman sejawat Kalimantan Timur bisa sampai Rp6 triliun dari PBBKB, seharusnya pendapatan kita minimal sama,” ujarnya.

Libatkan Forkopimda Riau

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemprov Riau berencana menggandeng unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau.

Menurut SF Hariyanto, berbagai pihak seperti Pangdam, Kapolda, Kajati hingga Danrem akan dilibatkan agar upaya penggalian potensi pajak dapat berjalan maksimal.

“Yang jelas kita tidak menyusahkan masyarakat, tidak membebani masyarakat. Kita hanya ingin mengambil hak masyarakat yang ada di perusahaan. Kewajiban mereka harus kita ambil, itu hak masyarakat,” tegasnya.

Komentar