Pekanbaru (Riaunews.com) – Anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Pekanbaru menerima banyak aduan masyarakat terkait tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Warga mengaku tidak lagi mampu membayar iuran karena kehilangan pekerjaan.
Anggota DPRD Riau, Robin, mengatakan kondisi ini cukup banyak terjadi di Kota Pekanbaru. Menurutnya, warga yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri kini kesulitan melanjutkan pembayaran iuran setelah kepala keluarga tidak lagi memiliki penghasilan tetap.
“Kalau mereka diverifikasi untuk urusan BPJS, selama ini mereka peserta mandiri. Tapi ketika kepala keluarga kehilangan pekerjaan, mereka tidak mampu lagi bayar sehingga akhirnya menunggak,” ujar Robin, Jumat (6/3/2026).
Ia menjelaskan, hingga saat ini regulasi terkait pemutihan tunggakan iuran BPJS bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi belum berjalan. Akibatnya, tunggakan tersebut tetap tercatat sebagai hutang yang harus dibayarkan oleh peserta.
Menurutnya, meskipun nantinya warga tersebut dialihkan menjadi peserta BPJS yang dibiayai pemerintah, tunggakan iuran sebelumnya tetap dihitung sebagai hutang.
Karena itu, Robin berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi, termasuk kemungkinan kebijakan pemutihan bagi masyarakat yang menunggak iuran BPJS akibat kondisi ekonomi yang sulit.
Komentar