Jakarta (Riaunews.com) – Anggota Komisi VII DPR RI, Rico Sia, menekankan pentingnya optimalisasi siaran Piala Dunia 2026 oleh lembaga penyiaran publik sebagai wujud kehadiran negara. Ia meminta LPP RRI, LPP TVRI, dan LKBN Antara memanfaatkan momentum global tersebut untuk memperluas jangkauan layanan publik kepada masyarakat.
Rico menilai siaran Piala Dunia 2026 memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat fungsi pelayanan publik. Ia mendorong adanya fleksibilitas kebijakan, termasuk terkait potensi komersial, guna mendukung pembiayaan siaran tanpa menghilangkan karakter layanan publik.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026), Rico mengusulkan agar RRI melibatkan satuan kerja di daerah. Menurutnya, partisipasi daerah dapat diwujudkan melalui pengembangan konten kreatif seperti podcast yang diproduksi secara mandiri di masing-masing wilayah.
Selain itu, Rico juga mendorong pemanfaatan peluang sponsor secara terukur dan bertanggung jawab. Ia menilai, apabila regulasi belum mengatur secara rinci, diperlukan diskresi agar peluang pendanaan tidak terlewatkan dan tetap sejalan dengan kepentingan publik.
Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan peran strategis RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyebut ajang tersebut sebagai momentum publik global yang memiliki daya tarik lintas usia, wilayah, dan segmen sosial, sehingga perlu dikelola secara komprehensif.
Hendrasmo menjelaskan RRI telah menyusun timeline siaran dari fase pra-acara, fase pelaksanaan, hingga pasca-acara. Pada fase event, 11 Juni hingga 19 Juli 2026, RRI akan menghadirkan laporan langsung serta program ‘Debar’ atau Dengar Bareng dengan siaran interaktif, sekaligus menyiapkan ruang refleksi dan evaluasi bernilai edukatif bagi publik.
Komentar