Siak (Riaunews.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Siak, Marudut Pakpahan, mendesak Pemerintah Kabupaten Siak agar segera mempercepat pengangkatan direksi definitif PT Bumi Siak Pusako (BSP). Ia menilai kekosongan kepemimpinan strategis di tubuh BUMD migas tersebut berdampak serius terhadap kinerja perusahaan, termasuk berulangnya kasus kebocoran pipa.
Menurut Marudut, keberadaan komisaris baru dan pelaksana tugas (Plt) direktur belum cukup untuk menjawab tantangan besar yang dihadapi PT BSP. Status Plt dinilai membatasi kewenangan pengambilan keputusan, padahal perusahaan membutuhkan langkah strategis yang cepat dan berani, terutama terkait investasi dan peremajaan infrastruktur migas yang sudah tua.
Ia menegaskan, persoalan teknis seperti kebocoran pipa tidak bisa dilepaskan dari lemahnya kepemimpinan dan lambannya keputusan manajerial. Tanpa direktur definitif, tidak ada pihak yang memikul tanggung jawab penuh atas arah kebijakan dan keberlanjutan perusahaan ke depan.
Marudut mengingatkan PT BSP merupakan pengelola sumber daya alam strategis milik daerah. Jika tata kelola perusahaan dinilai stagnan, bukan tidak mungkin kewenangan pengelolaan migas daerah dapat terancam. Pemkab Siak sebagai pemegang saham mayoritas disebut akan menjadi pihak paling dirugikan.
Untuk mendorong kejelasan tersebut, DPRD Siak berencana mengagendakan rapat dengar pendapat dengan manajemen PT BSP dan pemangku kepentingan terkait. Rapat itu akan difokuskan pada evaluasi kinerja perusahaan, hambatan pengangkatan direksi, serta langkah konkret penyehatan BUMD.
Sementara itu, Asisten II Setdakab Siak sekaligus Komisaris PT BSP, Heriyanto, menyatakan pemegang saham akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (UKK) atau seleksi terbuka direksi BUMD secara bertahap. Setelah UKK PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), proses serupa akan menyusul untuk PT BSP guna memastikan kepemimpinan yang profesional dan berkelanjutan.
Komentar