Pekanbaru (Riaunews.com) – Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam memperbaiki infrastruktur jalan menghadapi tantangan cukup berat. Pasalnya, banyak ruas jalan rusak di wilayah kota yang bukan menjadi kewenangan Pemko, melainkan berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.
Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan masyarakat pada umumnya tidak terlalu mempermasalahkan status kewenangan jalan, melainkan menginginkan kondisi jalan yang mulus dan aman dilalui. Karena itu, Pemko Pekanbaru memilih jalur koordinasi lintas pemerintahan untuk mempercepat penanganan.
“Kita akan koordinasi dengan Pemprov Riau untuk jalan provinsi, begitu juga dengan jalan nasional. Kita koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan di Riau,” kata Markarius, Kamis (15/1/2026).
Ia menyebut, Pemko Pekanbaru aktif menindaklanjuti laporan masyarakat terkait ruas jalan rusak. Tim dari pemerintah kota juga telah diturunkan untuk mengecek langsung kondisi jalan di lapangan sebagai dasar penyampaian laporan kepada pihak berwenang.
Markarius menegaskan, perbaikan jalan tetap menjadi prioritas utama dalam anggaran Pemko Pekanbaru tahun 2026. Selain penanganan banjir, pembenahan saluran air juga menjadi fokus besar karena berkaitan langsung dengan kerusakan jalan. “Porsi terbesar anggaran tahun ini untuk perbaikan jalan, penanganan banjir, dan perbaikan drainase,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, kerusakan parah terjadi di simpang empat Jalan Garuda Sakti kilometer 1 yang menghubungkan Perumahan Unri dengan Jalan Melati. Jalan tersebut berlubang, berdebu saat panas, dan tergenang air saat hujan, sehingga kerap menimbulkan kemacetan, terutama pada jam sibuk.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jalan Garuda Sakti merupakan jalan nasional sesuai surat Kementerian PUPR. Dengan demikian, penganggaran dan perbaikannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sumatra.
Komentar