Jakarta (Riaunews.com) – Penanganan banjir dan longsor di tujuh kabupaten dan kota di Sumatera Barat memasuki fase krusial. Pemerintah daerah didesak segera merampungkan pendataan kerusakan dan kebutuhan warga sebelum masa tanggap darurat berakhir pada 8 Desember 2025.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menilai percepatan verifikasi data sangat penting untuk menentukan status bencana, baik di tingkat daerah maupun nasional. Ia menegaskan bahwa kelengkapan data akan mempermudah pemerintah pusat menyalurkan dukungan pemulihan. “Pusat tidak akan lepas tangan bila datanya lengkap dan implementatif,” kata Alex, dikutip dari laman resmi DPR, Minggu (30/11/2025).
Bencana hidrometeorologi akibat hujan sedang hingga lebat pada 22–27 November telah memicu banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumbar. Alex menyebut kesiapan pemerintah pusat sudah terlihat sejak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengiriman bantuan menggunakan empat pesawat menuju provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dua helikopter juga disiagakan untuk memperkuat distribusi bantuan.
Menurut Alex, kemampuan fiskal sebagian besar daerah di Sumbar cukup terbatas, terutama setelah pemotongan dana transfer ke daerah. Karena itu, respons cepat pemerintah daerah dalam menyusun data kerusakan menjadi faktor penentu keberlanjutan bantuan dari pusat.
Ia menutup pernyataannya dengan mengapresiasi kinerja aparat dan relawan yang terus bekerja melakukan evakuasi serta pencarian korban di lapangan.
Komentar