Kairo (Riaunews.com) – Kelompok pemberontak Rapid Support Forces (RSF) di Sudan mengumumkan persetujuan atas gencatan senjata kemanusiaan selama tiga bulan untuk melindungi warga sipil serta membuka akses distribusi bantuan. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Komandan RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, melalui video resmi kelompok itu pada Senin (24/11/2025).
Dagalo mengatakan gencatan senjata ini diharapkan dapat mengurangi penderitaan warga di tengah pertempuran yang telah berlangsung lebih dari satu setengah tahun. Ia juga meminta mediator internasional dari Amerika Serikat, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab untuk mendorong Angkatan Bersenjata Sudan menerima usulan tersebut.
Namun, respons dari kubu militer tampak tidak positif. Sehari sebelumnya, Ketua Dewan Kedaulatan Transisi sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, menilai rencana penyelesaian konflik yang disampaikan Amerika Serikat melalui Penasihat Senior Massad Boulos sebagai inisiatif “terburuk.”
Sejak pecahnya konflik pada April 2023, bentrokan antara RSF dan tentara reguler telah menyebabkan ribuan korban jiwa serta memicu krisis kemanusiaan yang semakin meluas. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) memperingatkan risiko wabah penyakit dan potensi runtuhnya sistem kesehatan jika pertempuran tak kunjung dihentikan.
Komentar