Kharthoun (Riaunews.com) – Tingkat kemiskinan di Sudan melonjak drastis dari 21 persen menjadi 71 persen, meninggalkan sekitar 23 juta warga hidup di bawah garis kemiskinan, menurut laporan kantor berita resmi SUNA, Sabtu (8/11/2025). Lonjakan tersebut terjadi di tengah konflik berkepanjangan yang telah melumpuhkan ekonomi dan memperburuk krisis kemanusiaan di negara itu.
Menteri Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Sudan, Mutasim Ahmed Saleh, mengatakan pemerintah berupaya memerangi kemiskinan melalui proyek-proyek produktif dan penciptaan lapangan kerja. Ia juga menegaskan pentingnya penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pembangunan serta memperluas program mikrofinansial bagi masyarakat yang kehilangan penghasilan.
Kementerian bekerja sama dengan Bank Sentral Sudan untuk melonggarkan persyaratan pembiayaan dan meningkatkan batas pinjaman bagi proyek-proyek skala kecil, dengan harapan dapat membantu keluarga miskin sekaligus menggerakkan kembali perekonomian.
Sementara itu, laporan Integrated Food Security Phase Classification (IPC) yang dirilis 3 November lalu menunjukkan bahwa 21,2 juta orang — atau sekitar 45 persen populasi Sudan — menghadapi kerawanan pangan akut pada September 2025. Kondisi kelaparan dilaporkan terjadi di wilayah El Fasher dan Kadugli, dua area yang menjadi pusat pertempuran.
Namun, pemerintah Sudan membantah adanya kelaparan besar-besaran dan menyebut laporan-laporan tersebut sebagai “berlebihan”, meski berbagai lembaga kemanusiaan menilai situasi lapangan menunjukkan sebaliknya.
Sejak konflik antara Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) meletus pada April 2023, puluhan ribu orang telah tewas dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi. Perang saudara yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda itu kini menyeret Sudan ke dalam krisis ekonomi dan kemanusiaan terburuk dalam sejarah modernnya.
Komentar