Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berencana menurunkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menjelaskan, langkah ini terpaksa diambil karena belanja pegawai — termasuk gaji dan TPP — telah mencapai 37 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, mandatori Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) mengatur agar porsi belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari APBD.
“Ada kelebihan belanja daerah dari total yang telah ditetapkan Mendagri,” ujar SF Hariyanto, Jumat (7/11/2025).
Kondisi keuangan daerah juga disebut tengah menurun. Menurutnya, pendapatan daerah Provinsi Riau hingga akhir tahun 2025 diprediksi turun sekitar Rp1,1 triliun, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran, termasuk pada TPP ASN.
“Saya minta maaf kepada ASN dan keluarganya, terpaksa dipotong pendapatannya,” kata SF Hariyanto.
Namun, ia memastikan pemotongan ini bersifat sementara. Jika pendapatan daerah kembali normal, maka TPP ASN akan dinaikkan kembali sesuai kemampuan keuangan daerah. “Apabila pendapatan naik, wajib TPP akan naik kembali. Tapi berapa besarannya nanti dihitung oleh Pak Sekda dan Asisten III,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja sama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), agar kebijakan pemangkasan tidak berlangsung lama.
Komentar