Jakarta (Riaunews.com) – Ahli gizi Mochammad Rizal menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan anak di Indonesia. Namun, ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan agar manfaat program ini benar-benar optimal sebagai investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
“Dalam jangka pendek kita bisa melihat peningkatan status gizi dan kesehatan anak, seperti penurunan angka anemia. Anak-anak yang tumbuh sehat hari ini akan melahirkan generasi bebas stunting,” ujar Rizal di Jakarta, Minggu (2/11/2025).
Selain meningkatkan taraf kesehatan, Rizal mengatakan MBG juga diharapkan mampu memotivasi anak lebih semangat ke sekolah dan memperbaiki rantai pasok pangan lokal, termasuk petani, nelayan, serta penyedia katering lokal. Namun, tantangan muncul dari kebiasaan makan anak yang kini terbiasa mengonsumsi ultra processed food (UPF) seperti nugget, sosis, snack, dan makanan tinggi gula, garam, serta lemak.
“Menu MBG yang ideal bisa berisiko tidak dihabiskan, sedangkan menu berbasis UPF memang disukai anak, tapi justru mengalihkan tujuan utama program. Jadi perlu strategi bertahap untuk mengubah perilaku makan siswa,” jelas kandidat doktor di bidang International Nutrition Cornell University, AS itu.
Untuk memastikan efektivitas program, Rizal menilai perlu dilakukan evaluasi konsumsi makanan secara rutin. Sekolah juga diminta mengumpulkan data jumlah makanan tidak habis, makanan tidak layak konsumsi, hingga insiden keamanan pangan. Panduan evaluasi ini telah dimuat dalam Panduan Implementasi Program MBG di Satuan Pendidikan yang disusun Kemendikdasmen.
Selain itu, sekolah diimbau melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, serta indeks massa tubuh siswa setiap enam bulan, dan memantau perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. “Data seperti jumlah penerima manfaat, menu MBG, tingkat food waste, dan status gizi sebelum serta sesudah program berjalan akan menjadi basis penting untuk evaluasi kebijakan,” tambahnya.
Rizal juga menyoroti peran vital ahli gizi dalam program ini. Ia menilai beban kerja satu ahli gizi yang harus memantau 3.000–4.000 porsi sangat berat dan berisiko terhadap keamanan pangan. Namun, ia menyambut baik regulasi baru yang membatasi produksi maksimal 2.000 porsi per Satuan Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG).
“Ini langkah perbaikan yang baik karena bisa mengurangi beban kerja dan risiko keamanan pangan,” katanya. Ia menegaskan bahwa selain menyiapkan menu, ahli gizi juga perlu berperan aktif dalam edukasi gizi bagi siswa dan keluarga agar pemahaman tentang pola makan sehat dapat terbangun sejak dini.
“Program ini baru, tantangannya banyak. Karena itu, masukan dan evaluasi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan,” tutup Rizal.
Komentar