Thailand dan Kamboja Teken Deklarasi Damai, Disaksikan Trump di KTT ASEAN

Internasional284 Dilihat

Kuala Lumpur (Riaunews.com) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump memimpin penandatanganan Deklarasi Damai Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Peace Accord) antara Thailand dan Kamboja pada Minggu (26/10/2025). Penandatanganan yang berlangsung di sela-sela KTT ASEAN di Malaysia itu disaksikan oleh para pemimpin negara kawasan.

Kesepakatan tersebut diteken langsung oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertindak sebagai fasilitator. Malaysia saat ini menjabat sebagai ketua ASEAN. Trump juga turut menandatangani sejumlah kesepakatan dagang dengan Thailand, Kamboja, dan Malaysia.

Dalam deklarasi bersama, kedua negara berkomitmen menghentikan semua bentuk permusuhan dan menghormati kedaulatan serta integritas wilayah masing-masing. Mereka juga sepakat menarik seluruh senjata berat dari wilayah perbatasan di bawah pengawasan Tim Pengamat ASEAN (AOT) dan menghentikan penyebaran informasi palsu yang berpotensi memicu ketegangan antarwarga.

Perdana Menteri Anutin menyebut kesepakatan ini sebagai langkah penting menuju perdamaian jangka panjang di kawasan. “Ini adalah fondasi baru untuk membangun kepercayaan dan stabilitas di perbatasan,” ujarnya. Sementara itu, Hun Manet menyatakan bahwa penandatanganan ini merupakan hari bersejarah bagi hubungan kedua negara.

Sebagai bagian dari perjanjian, Thailand akan membebaskan 18 tentara Kamboja yang sebelumnya ditangkap. Kedua negara juga sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik melalui pembentukan Komite Perbatasan Umum dan Komisi Batas Bersama, serta memperkuat kerja sama dalam pembersihan ranjau di sepanjang garis perbatasan.

Konflik Thailand–Kamboja selama ini dipicu sengketa wilayah sepanjang 800 kilometer yang diklaim kedua belah pihak. Bentrokan mematikan terakhir terjadi pada Juli lalu, menewaskan puluhan orang dan menyebabkan lebih dari 300.000 warga mengungsi. Meski gencatan senjata telah berlaku, para pengamat menilai situasi di lapangan masih rapuh dan memerlukan pengawasan berkelanjutan

Komentar