Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru tengah menghadapi tantangan berat akibat rencana pengurangan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang. Berdasarkan perhitungan sementara, pemangkasan tersebut diperkirakan mencapai Rp433 miliar dan berpotensi mempengaruhi berbagai program pembangunan di kota tersebut.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pihaknya masih terus melakukan upaya diplomasi dan lobi kepada pemerintah pusat agar pemotongan tidak sebesar angka yang direncanakan. Ia menegaskan bahwa pengurangan anggaran sebesar itu akan berdampak signifikan terhadap roda pemerintahan dan pelayanan publik.
“Sampai saat ini kami masih berupaya agar TKD itu tidak dipotong sebanyak itu. Di mana itu akan sangat berpengaruh, kami masih berjuang,” ujar Agung, Selasa (28/10). Ia menjelaskan, jika pemangkasan mencapai lebih dari Rp400 miliar, maka sejumlah belanja pemerintah kota akan terdampak, termasuk program prioritas masyarakat.
Menurutnya, Pemkot Pekanbaru sudah mulai menyusun langkah antisipasi dengan memangkas anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan, opsi pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) turut dipertimbangkan meski dinilai cukup berat. “Kita sudah coba untuk memotong TPP saja masih merasakan berat,” terang Agung.
Kendati demikian, Agung menegaskan bahwa Pemkot Pekanbaru tidak akan tinggal diam menghadapi situasi ini. Pemerintah kota berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak dan retribusi agar kegiatan pembangunan tetap berjalan.
“Kita harapkan semua pihak yang terkait dapat memaklumi kondisi ini. Tentu kita juga berharap agar DPRD bisa bersama-sama mengupayakan solusi terbaik,” pungkasnya.
Komentar