Pekanbaru (Riaunews.com) – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid bersama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadang Hendrayudha menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Riau. Rapat berlangsung di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Selasa (21/10/2025).
Dalam paparannya, Gubri Wahid menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda), serta didukung seluruh Sekda kabupaten/kota se-Riau. Pemprov juga melakukan pengecekan rutin setiap minggu ke sekolah dan dapur penyedia MBG. Saat ini, cakupan MBG di Riau baru mencapai 10 persen dari jumlah masyarakat sasaran.
“Respon masyarakat sangat baik. Banyak orang tua merasa terbantu karena tidak perlu lagi menyiapkan bekal makan anak,” ujar Wahid. Namun ia mengakui masih ada tantangan, terutama pada awal pelaksanaan program, di mana hanya 50 persen siswa yang mau mengonsumsi makanan bergizi karena masalah rasa. “Saya minta dapur memperbaiki kualitas rasa. Anak-anak boleh menyampaikan keluhan, tapi cukup ditulis dan dimasukkan ke tempat makan, tidak perlu diumbar di media sosial,” tegasnya.
Wahid juga menyoroti keterbatasan alat uji bahan pangan. Tahun 2025, Riau hanya memiliki 112 unit rapid test kit untuk pestisida dan formalin, sementara setiap Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) wajib menguji minimal lima komoditas segar. Hingga kini baru 15 SPPG yang menjalani pengujian, tersebar di 12 titik di Pekanbaru dan 3 di Kampar.
Deputi BGN Dadang Hendrayudha menambahkan, terdapat sekitar 873 SPPG di Pekanbaru, namun sebagian besar belum memiliki dapur aktif. “Beberapa tenaga kerja sudah digaji negara, tapi belum bekerja optimal karena belum ada dapur. Ini harus disinkronkan,” ujarnya.
Dadang menekankan perlunya tenaga ahli gizi dan akuntan di setiap dapur agar menu MBG sesuai standar dan berbasis kearifan lokal. “Ahli gizi dibutuhkan untuk menghitung komposisi kalori dan gizi seimbang, tapi tenaga ini justru masih sulit dicari,” jelasnya. Ia juga menyebut pembangunan SPPG di daerah tertinggal dan terluar Riau kini bisa dilakukan langsung oleh investor lokal melalui Satgas kabupaten/kota, dengan desain bangunan seluas 150 meter persegi yang dilengkapi fasilitas lengkap dari dapur hingga gudang penyimpanan.
Komentar