Rupat (Riaunews.com) – Konflik antara masyarakat Pulau Rupat dan PT Priatama Riau (PR) kembali memanas pada Rabu (15/10/2025). Warga yang sejak beberapa hari terakhir memblokade akses jalan menuju area perusahaan menuding pihak PT PR memprovokasi buruh untuk berhadapan langsung dengan massa aksi.
Informasi di lapangan menyebutkan bahwa para buruh yang tergabung dalam SPSI digerakkan perusahaan dengan alasan aksi warga telah menghambat aktivitas kerja. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk adu domba antar sesama masyarakat kecil.
Koordinator lapangan aksi, Jefri Candra, mengecam tindakan tersebut dan menilai perusahaan tidak menghormati warga setempat. “Ini bukti bahwa PT Priatama Riau tidak menghargai masyarakat. Mereka lebih memilih mengadu domba rakyat dengan karyawan, daripada menyelesaikan tuntutan kami secara terbuka,” tegas Jefri di lokasi aksi.
Ia menambahkan, masyarakat sudah lama bersabar terhadap aktivitas perusahaan yang diduga beroperasi tanpa izin usaha perkebunan (IUP). “Perusahaan ini seperti kebal hukum. Bukannya introspeksi, mereka justru memprovokasi. Kami hanya menuntut hak plasma yang selama ini tidak dipenuhi,” ujarnya dengan nada geram.
Hingga Rabu siang, massa masih bertahan di lokasi blokade meski situasi semakin tegang. Aparat keamanan tampak bersiaga untuk mengantisipasi bentrokan horizontal antara buruh dan warga. Jefri juga menyerukan agar pemerintah pusat turun tangan. “Tolong Pak Prabowo, cabut saja izin HGU PT Priatama Riau! Kalau dibiarkan, mereka akan terus sewenang-wenang di atas tanah masyarakat,” serunya.
Sementara itu, pihak perusahaan belum memberikan tanggapan resmi. Humas PT Priatama Riau, Tomas, belum menjawab panggilan maupun pesan singkat wartawan. Dalam pernyataan sebelumnya, perusahaan hanya menyebut bahwa tuntutan 20 persen plasma masih akan dibahas lebih lanjut dengan melibatkan pemerintah daerah, DPRD Bengkalis, dan dinas terkait.
Komentar