Washington (Riaunews.com) – Pemerintah federal Amerika Serikat resmi menghentikan sebagian operasionalnya setelah Partai Republik dan Demokrat gagal mencapai kesepakatan soal anggaran. Penutupan ini memengaruhi sejumlah layanan publik, meski layanan esensial tetap berjalan.
Sekitar 40 persen tenaga kerja federal, atau lebih dari 750.000 orang, ditempatkan pada cuti tanpa gaji. Meski begitu, staf yang masuk kategori esensial, seperti petugas perlindungan perbatasan, agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), pengatur lalu lintas udara, hingga tenaga medis di rumah sakit federal, tetap bekerja walau berpotensi tanpa bayaran sementara waktu.
Layanan publik penting seperti pengiriman cek Jaminan Sosial dan Medicare tetap berlanjut. Namun, pekerjaan administratif seperti verifikasi manfaat dan penerbitan kartu baru kemungkinan terhenti. Sementara itu, pegawai pemerintah non-esensial dipaksa menghentikan aktivitas mereka sampai anggaran disepakati.
Penutupan ini juga berdampak pada kontraktor federal, yang terancam kehilangan pekerjaan. Program bantuan makanan, prasekolah yang dibiayai pemerintah, serta sejumlah institusi budaya termasuk museum Smithsonian, diperkirakan dikurangi atau bahkan ditutup. Lembaga riset seperti CDC dan NIH ikut melepas banyak pekerja, sehingga proyek penelitian tertunda.
Taman nasional tetap dibuka, tetapi hanya dengan sedikit staf. Kondisi ini meningkatkan risiko vandalisme, penumpukan sampah, hingga perusakan situs bersejarah. Penundaan perjalanan juga mungkin terjadi karena sistem penerbangan akan melambat, sementara proses pengurusan paspor bisa lebih lama dari biasanya.
Meski layanan pos tetap berjalan karena tidak bergantung pada Kongres, penutupan ini tetap menimbulkan keresahan luas. Sebagian besar sekolah tetap beroperasi karena dibiayai negara bagian, tetapi pemerintah federal memegang kendali atas hibah dan pinjaman pelajar yang bisa terganggu. Di sisi lain, anggota Kongres tetap menerima gaji penuh, meski hal ini menuai kritik dari sejumlah politisi.
Komentar