Kairo (Riaunews.com) – Otoritas dalam negeri di Jalur Gaza mendesak dihentikannya penerjunan bantuan kemanusiaan melalui udara karena dinilai memperburuk situasi kemanusiaan dan menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil.
“Menerjunkan bantuan kemanusiaan menyebabkan peningkatan korban jiwa di kalangan masyarakat akibat berdesak-desakan saat berebut bantuan. Di beberapa kasus, bahkan ada korban tewas,” demikian pernyataan Kementerian Dalam Negeri Gaza, Rabu (6/8).
Menurut otoritas setempat, kontainer bantuan yang dijatuhkan kerap mengenai bangunan tempat tinggal maupun tenda pengungsian, menyebabkan jatuhnya korban, termasuk perempuan dan anak-anak.
Di tengah kelangkaan pangan yang semakin parah, metode pengiriman bantuan via udara justru memicu kekacauan. Otoritas Gaza menegaskan, satu-satunya cara efektif untuk mengatasi krisis kemanusiaan adalah dengan membuka semua titik perbatasan darat agar bantuan dapat mengalir secara aman dan lancar.
Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 23 Juli lalu mengungkapkan bahwa kematian akibat malanutrisi meningkat tajam di Gaza. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyebutkan sekitar 10 persen populasi di wilayah tersebut mengalami malanutrisi akut. Lebih dari 20 persen ibu hamil dan menyusui yang diperiksa juga didiagnosis mengalami kondisi serupa.
Tedros memperingatkan bahwa krisis pangan memburuk akibat terhentinya distribusi bantuan dan pembatasan akses masuk ke wilayah Gaza.
Sementara itu, Israel pada 26 Juli lalu kembali mengizinkan penerjunan bantuan kemanusiaan oleh negara-negara asing. Bantuan tersebut disalurkan melalui “Yayasan Kemanusiaan Gaza” (Gaza Humanitarian Foundation/GHF), sebuah lembaga yang didukung oleh Amerika Serikat. GHF memfokuskan distribusinya di wilayah selatan Gaza.
Namun, sejumlah laporan media menyebut bahwa pasukan Israel tetap menembaki warga Palestina yang tengah mengantre bantuan makanan, memperparah penderitaan warga sipil di wilayah yang telah porak-poranda akibat konflik berkepanjangan.
Komentar