Phnom Penh (RiauNews) — Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn, menerima pengarahan resmi dari Pemerintah Kerajaan Kamboja mengenai situasi yang memburuk di sepanjang perbatasan Kamboja–Thailand, menyusul dugaan invasi militer oleh Thailand.
Kamboja menyampaikan posisinya melalui surat resmi yang dikirim oleh Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prak Sokhonn.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja, Chum Sounry, menjelaskan bahwa surat tersebut memuat sikap Kamboja serta informasi terkini mengenai eskalasi konflik di wilayah perbatasan.
Pemerintah Kamboja menegaskan pentingnya peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan dan menyerukan keterlibatan regional yang lebih aktif untuk merespons krisis tersebut.
Sebagai bagian dari upaya diplomatik yang semakin intensif, Sokhonn melakukan percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Malaysia untuk membahas kemungkinan penyelenggaraan pertemuan khusus ASEAN guna menangani situasi darurat ini.
Ia juga menghubungi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, untuk membicarakan pengelolaan ketegangan di perbatasan dan mendiskusikan usulan inisiatif gencatan senjata segera yang diajukan oleh Presiden AS, Donald Trump.
Langkah-langkah diplomatik tersebut mencerminkan upaya Kamboja untuk mendorong penyelesaian damai dan melibatkan mitra internasional dalam meredakan ketegangan militer yang terus meningkat di kawasan.
Komentar