Putrajaya (RiauNews.com) — Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berhasil menengahi kesepakatan gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja pada Minggu (28/7), dalam pertemuan khusus yang berlangsung di Putrajaya. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen ASEAN terhadap diplomasi damai berbasis dialog serta peran strategis Malaysia dalam stabilisasi kawasan.
Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, dan Penjabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, menyepakati penghentian konflik secara segera dan tanpa syarat. Gencatan senjata berlaku efektif pada pukul 24.00 waktu setempat, 28 Juli 2025, dengan komitmen untuk menurunkan eskalasi ketegangan di perbatasan Preah Vihear yang selama ini disengketakan.
Ketegangan militer antara kedua negara meningkat sejak 28 Mei lalu setelah bentrokan di wilayah perbatasan yang menewaskan satu tentara Kamboja. Eskalasi terus terjadi hingga akhirnya Malaysia memfasilitasi pertemuan diplomatik tingkat tinggi.
Dilansir Kantor Berita Bernama, Ketua Yayasan RIGHTS, Mohd Yusmadi Mohd Yusoff, menyampaikan ucapan selamat kepada Anwar Ibrahim, menyebut keberhasilan tersebut sebagai bentuk nyata kenegarawanan dan otoritas moral dalam kepemimpinan ASEAN. Ia menilai langkah Anwar sebagai kemenangan prinsip dialog dalam menyelesaikan konflik yang mengakar di kawasan.
Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Ahmad Fahmi Mohd Samsudin, menyatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan efektivitas ASEAN sebagai platform penyelesaian konflik. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan kekuatan besar dunia, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, yang ikut mensponsori negosiasi.
ABIM mendesak seluruh pihak agar mematuhi kesepakatan gencatan senjata dan segera menghentikan segala bentuk provokasi. Organisasi itu juga menyerukan pembentukan tim pemantau independen ASEAN untuk menjamin pelaksanaan kesepakatan secara damai dan konsisten.
ABIM turut mendorong penyaluran bantuan kemanusiaan ASEAN kepada warga terdampak, khususnya pengungsi, korban kehilangan rumah, dan masyarakat perbatasan. Ahmad Fahmi juga meminta masyarakat kedua negara, termasuk pengguna media sosial, untuk menahan diri dari menyebarkan narasi kebencian dan provokasi daring.
Sebagai bentuk lanjutan dari keterlibatan masyarakat sipil, ABIM mengusulkan pembentukan Konferensi Masyarakat Sipil ASEAN untuk Perdamaian Regional dan pelaksanaan Program Pendidikan Perdamaian ASEAN, guna menumbuhkan budaya damai terutama di kalangan pemuda dan komunitas perbatasan.
Komentar