Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta segera mengantisipasi potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026. Hal ini penting agar pembangunan daerah serta program prioritas tidak terganggu.
Anggota DPRD Riau dari Dapil Siak dan Pelalawan, Abdullah, mengingatkan penurunan pendapatan akan berdampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama karena porsi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat telah berkurang. Salah satunya adalah DBH minyak bumi dari Blok Rokan yang turun dari 36 persen menjadi 16 persen.
Menurut Abdullah, Pemprov Riau harus segera mengambil langkah inovatif untuk menciptakan sumber pendapatan baru. “Solusinya hanya kreativitas dalam peningkatan PAD, penguatan BUMD, dan optimalisasi pengelolaan aset,” ujarnya, Rabu (20/8/2025).
Selain faktor DBH, penurunan pendapatan juga dipengaruhi turunnya harga minyak dunia yang diprediksi bisa mencapai USD 60 per barel, serta kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Untuk itu, Abdullah berharap Pemprov Riau menghitung cermat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, tetap optimis, namun realistis.
Komentar