Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan kualitas belanja yang berorientasi pada hasil. Komitmen tersebut disampaikan dalam jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (13/7/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan pemerintah daerah memahami berbagai tantangan fiskal yang dihadapi sepanjang 2025. Menurutnya, kondisi ekonomi nasional maupun global turut memengaruhi pencapaian target pendapatan daerah.
“Pemerintah Provinsi Riau memahami bahwa Tahun Anggaran 2025 menghadapi berbagai tantangan yang berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Namun, kami tetap berkomitmen melakukan berbagai langkah strategis agar pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan,” kata Syahrial.
Ia menjelaskan, pemerintah terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, digitalisasi pelayanan, serta penguatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi.
Belanja Daerah Diprioritaskan untuk Program Berdampak Langsung
Selain memperkuat pendapatan, Pemprov Riau memastikan belanja daerah difokuskan pada sektor yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan pelayanan publik. Syahrial menegaskan pemerintah juga akan memperkuat pengawasan dan kualitas perencanaan agar setiap anggaran yang digunakan memberikan hasil optimal bagi pembangunan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Riau Ahmad Tarmizi mendorong pemerintah daerah terus menghadirkan inovasi dalam meningkatkan PAD sekaligus memastikan kualitas belanja semakin efektif. Menurutnya, setiap kebijakan fiskal harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Komentar