Jakarta (Riaunews.com) – Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah daerah (pemda) agar tidak terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketergantungan tersebut dinilai berisiko mempersempit ruang gerak daerah dalam mewujudkan pembangunan yang masif dan berkelanjutan.
Anggota Komisi VII DPR, Hendry Munief, mengatakan APBD di banyak daerah cenderung menipis, sementara beban pembiayaan pembangunan terus meningkat. Karena itu, pemda diminta mencari sumber pertumbuhan ekonomi alternatif di luar belanja pemerintah.
Menurut politisi PKS itu, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif (ekraf), serta pariwisata berbasis lokal memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah. Ketiga sektor tersebut dinilai terbukti tangguh dan mampu tumbuh secara mandiri dengan dukungan ekosistem yang tepat.
Hendry menegaskan, pengembangan UMKM, ekraf, dan pariwisata tidak selalu membutuhkan suntikan APBD. Peran pemerintah pusat dan daerah lebih diarahkan sebagai fasilitator, terutama dalam menyederhanakan regulasi dan mempermudah perizinan.
“Kehadiran pemerintah tidak harus selalu dalam bentuk anggaran. Yang terpenting adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif dan membuka ruang kolaborasi dengan swasta,” ujarnya.
Ia optimistis, jika pemda fokus menciptakan iklim usaha yang sehat serta membuka akses pasar dan investasi, maka pendapatan asli daerah (PAD) dapat meningkat secara berkelanjutan. Hal ini menjadi penting mengingat alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 hanya sebesar Rp693 triliun, turun dibandingkan APBN 2025 yang mencapai Rp848,52 triliun.
Komentar