Doha (Riaunews.com) – Mesir menyerukan pengerahan pasukan stabilisasi internasional di sepanjang garis kuning Gaza untuk memverifikasi penerapan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Seruan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty pada Sabtu (6/12/2025), sebagaimana dilaporkan Anadolu, Selasa (9/12/2025).
Abdelatty menegaskan bahwa Mesir tidak akan mengizinkan perlintasan Rafah digunakan sebagai jalur pengusiran warga Palestina. Situasi di lapangan semakin pelik karena Israel masih menduduki lebih dari 50 persen wilayah Gaza, sementara garis kuning terus memisahkan zona militer Israel dari area yang dapat dilalui warga Palestina.
Berbicara dalam sesi di Doha Forum 2025, Abdelatty menyatakan perlunya pemantau internasional karena Israel diduga melanggar gencatan senjata setiap hari. Ia menegaskan bahwa Mesir mendukung mandat penjaga perdamaian alih-alih penegak perdamaian, serta menekankan pentingnya menjaga stabilitas kesepakatan sebelum memasuki tahapan berikutnya dalam rencana perdamaian Trump.
Abdelatty menuturkan bahwa Gaza dan Tepi Barat merupakan bagian tak terpisahkan dari negara Palestina merdeka. Ia menyatakan Otoritas Palestina perlu diberdayakan penuh dan kembali ditempatkan di Gaza, sembari mengingatkan bahwa tidak ada keamanan jangka panjang bagi Israel tanpa berdirinya negara Palestina yang berdaulat.
Terkait kondisi kemanusiaan, Abdelatty memastikan perlintasan Rafah tetap terbuka dari sisi Mesir untuk menyalurkan bantuan dan mengevakuasi warga terluka yang membutuhkan perawatan. Namun, pintu gerbang di sisi Gaza tetap ditutup Israel, dan Mesir menegaskan tidak akan mengizinkan arus pengungsi keluar dari wilayah tersebut.
Ia juga mendesak komunitas internasional agar mengirim bantuan kemanusiaan dan medis secara besar-besaran, mengingat musim dingin yang memperburuk kondisi warga Gaza. Abdelatty menyebut situasi di Tepi Barat bahkan lebih buruk dibanding Gaza, dengan serangan pemukim yang terjadi hampir setiap hari, sehingga penguatan Otoritas Palestina dinilai penting untuk menyatukan Gaza dan Tepi Barat.
Sementara itu, Resolusi PBB 2803 telah membentuk Dewan Perdamaian dan pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Resolusi tersebut juga membentuk komite administratif baru untuk mendukung gencatan senjata dan proses transisi menuju stabilitas jangka panjang.
Komentar