Pekanbaru (Riaunews.com) – Anggota DPRD Riau Eva Yuliana menyarankan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memberikan pendapatan bagi daerah dievaluasi hingga opsi pembubaran.
Menurut Eva, BUMD merupakan aset pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan manfaat ekonomi. Selain menjalankan bidang usaha, BUMD diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, jika BUMD tidak mampu mencapai target dan justru membebani keuangan daerah, Eva menilai pemerintah perlu mempertimbangkan penghentian operasional atau menggantinya dengan badan usaha lain.
“Kalau pikiran saya, kalau enggak mencapai target, BUMD itu bagusnya kita reshuffle saja. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang ini, anggaran kita itu tidak mencukupi lagi, ya. Mendingan kita bubarkan saja atau ganti yang lain,” ujar Eva, Senin (28/9/2026).
BUMD Masih Menghasilkan Bisa Diberi Tambahan Modal
Eva mengatakan bantuan modal masih dapat diberikan kepada BUMD yang menunjukkan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi daerah.
Menurutnya, pemerintah dapat menambah penyertaan modal atau saham apabila kinerja BUMD masih memberikan hasil dan memiliki prospek untuk berkembang.
“Kita suntikkan (bantu) penambahan sahamnya. Tapi kalau tidak menghasilkan ya sudahlah (bubarkan),” tegasnya.
Ia menilai penggunaan anggaran daerah untuk BUMD perlu mempertimbangkan manfaat yang diterima masyarakat. Menurutnya, masih banyak masyarakat Riau yang membutuhkan dukungan pemerintah dibandingkan anggaran terus dialokasikan kepada BUMD yang belum memberikan hasil.
Pengelola BUMD Diberi Waktu hingga Akhir Tahun
Meski menyampaikan opsi pembubaran, Eva menilai kondisi BUMD Riau saat ini masih perlu dilihat dari kinerja masing-masing badan usaha.
Ia mengatakan pihaknya masih memberikan kesempatan kepada pengelola BUMD yang baru untuk menunjukkan kemampuan dalam meningkatkan pendapatan bagi daerah.
“Untuk saat ini masih di atas rata-rata air lah. Kita beri waktu lah untuk mereka sampai akhir tahun ini,” pungkas Eva.
