Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Provinsi Riau bersama TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dilakukan menyusul kondisi kemarau dan ancaman El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran pada Agustus hingga September 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan seluruh unsur harus memastikan kesiapan personel, peralatan, serta sistem komunikasi sebelum memasuki periode rawan karhutla. Hal itu disampaikannya dalam apel kesiapsiagaan karhutla di Riau, Senin (10/8/2026).
“Apel ini menjadi ruang kerja bersama bagi Forkopimda dan seluruh unsur terkait untuk memastikan bahwa koordinasi yang telah kita bangun benar-benar diterjemahkan menjadi kesiapan di lapangan,” kata SF Hariyanto.
Menurutnya, pemerintah bersama pemangku kepentingan sebelumnya telah mengikuti rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi karhutla yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Rapat tersebut membahas penyamaan persepsi mengenai ancaman karhutla sekaligus memastikan tindak lanjut di lapangan.
“Personel tersedia, peralatan berfungsi, komunikasi terhubung dan dukungan operasi dapat digerakkan ketika dibutuhkan,” ujarnya.
Lima Langkah Hadapi Karhutla
SF Hariyanto meminta seluruh unsur meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca. Berdasarkan informasi BMKG, Riau menghadapi ancaman El Nino yang berpotensi bersamaan dengan periode kritis atau puncak musim kemarau pada Agustus hingga September.
“Karena itu peringatan ini harus segera diterjemahkan menjadi aksi dini,” tegasnya.
Ia menyampaikan lima langkah yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, seluruh unsur harus memeriksa kembali kendaraan, alat komunikasi, perlengkapan keselamatan, sumber air, hingga akses menuju wilayah rawan kebakaran.
Kedua, pemerintah dan seluruh pihak harus menyatukan data serta memperkuat koordinasi. Informasi dari BMKG, BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat harus terhubung serta diverifikasi ketika muncul titik panas.
Ketiga, setiap titik panas harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti. Jika petugas menemukan api, pemadaman awal harus dilakukan sebelum api meluas, terutama menuju kawasan lahan gambut.
“Peringatan harus segera diikuti tindakan nyata. Ini harus menjadi pola kerja kita,” ujarnya.
Keempat, pemerintah memperkuat patroli dan jejaring masyarakat. SF Hariyanto menyebut Ekspedisi Merah Putih Presisi 2026 yang digagas Kapolda Riau sejalan dengan upaya pencegahan karhutla melalui jangkauan ke wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T), pendekatan Green Policing, serta penguatan keterlibatan masyarakat.
Kelima, keselamatan personel dan perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas. Petugas perlu memperhatikan kondisi angin, kedalaman gambut, alat pelindung diri, kesehatan, serta akses keluar dari lokasi kebakaran. Pemerintah juga harus melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil apabila kualitas udara menurun.
25 Tersangka Karhutla hingga Juli 2026
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan sejak Maret 2026 di seluruh wilayah Riau, mulai dari pencegahan, patroli, pemadaman, penegakan hukum, hingga pelibatan masyarakat.
Herry mengungkapkan aparat penegak hukum menangani 86 tersangka dalam perkara karhutla sepanjang 2025. Sementara hingga Juli 2026, polisi telah menangani 19 kasus dengan 25 tersangka.
“Untuk 2026 Juli ada 25 tersangka dengan 19 kasus dan ini masih berjalan terus,” ujar Herry.
Ia menilai penegakan hukum menjadi salah satu bagian dari strategi pencegahan karhutla. Namun, upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan pencegahan, patroli, dan kolaborasi seluruh pihak.
Herry menegaskan pihaknya ingin mengubah stigma terhadap Riau yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil asap akibat karhutla. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat pencegahan dan memastikan seluruh unsur bergerak bersama menjaga lingkungan serta melindungi masyarakat.
“Kita merubah stigma dan mindset itu bahwa Riau adalah penghasil asap,” tegasnya.
Komentar