Pekanbaru (Riaunews.com) – Upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau terus menjadi prioritas pemerintah daerah. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia 2024, prevalensi stunting di Riau tercatat sebesar 20,1 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengatakan angka tersebut masih harus ditekan agar sesuai dengan target pembangunan daerah. Ia menyebut, pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 17 persen pada 2026.
“Berdasarkan hasil SSGI 2024, angka stunting kita berada di 20,1 persen. Targetnya pada 2026 harus turun menjadi 17 persen,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Tantangan Sosial Jadi Perhatian
Zulkifli menjelaskan, target penurunan stunting telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau 2025–2029. Untuk mencapainya, diperlukan penguatan intervensi lintas sektor, mulai dari layanan kesehatan, edukasi gizi, hingga perbaikan sanitasi.
Sementara itu, Guru Besar Gizi Masyarakat Poltekkes Kemenkes Riau, Aslis Wirda Hayati, menyoroti adanya tantangan sosial dalam penanganan stunting, khususnya terkait stigma di masyarakat.
Ia mengungkapkan, anak yang telah dinyatakan stunting kerap enggan datang ke posyandu karena merasa diberi label negatif. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi dalam pemantauan tumbuh kembang.
“Anak-anak yang sudah dinyatakan stunting sering tidak mau datang ke posyandu karena stigma. Ini perlu menjadi perhatian serius,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan yang lebih humanis dan edukatif perlu diperkuat agar keluarga tidak merasa terdiskriminasi. Ia menegaskan, aspek psikologis harus menjadi bagian penting dalam penanganan stunting.
Para pemangku kepentingan berharap sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat mempercepat penurunan stunting di Riau, tanpa mengabaikan aspek sosial dan kemanusiaan dalam penanganannya.
Komentar