Jakarta (Riaunews.com) – Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian di Indonesia.
Dirjen Hortikultura, Muhammad Agung Sunusi, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan guna menghadapi potensi kekeringan.
“Ada lima poin utama yang menjadi perhatian dalam mengantisipasi kemarau, mulai dari pemetaan wilayah rawan hingga sistem peringatan dini,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (20/4/2026).
Fokus Pengelolaan Air dan Pola Tanam
Agung menjelaskan, langkah awal yang harus dilakukan adalah pemetaan wilayah langganan kekeringan serta penerapan early warning system (EWS) untuk mendukung upaya antisipasi, adaptasi, dan mitigasi.
Selain itu, pemerintah mendorong optimalisasi pengelolaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, sumur air, hingga pemanfaatan pompanisasi dan sistem perpipaan.
Di sisi lain, percepatan masa tanam juga menjadi strategi penting, terutama di wilayah potensial dengan menggunakan varietas unggul yang tahan kekeringan, seperti Inpago 4-13, Inpari 38-46, Situbagendit, Situpatenggang, Pajajaran, dan Cakrabuana.
Pemerintah juga meminta daerah menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim dan ketersediaan air, serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam memantau kondisi lahan pertanian.
Antisipasi, Adaptasi, dan Mitigasi
Lebih lanjut, Agung menjelaskan strategi menghadapi kemarau dibagi dalam tiga tahapan, yakni sebelum, saat, dan setelah dampak terjadi.
Pada tahap antisipasi, pemerintah mendorong perencanaan musim tanam, penyediaan benih tahan kekeringan, pemupukan berimbang, serta penguatan infrastruktur air.
Sementara pada tahap adaptasi, petani didorong menerapkan pengelolaan lahan hemat air, seperti irigasi intermiten, sistem gilir air, serta pola tanam adaptif di lahan rawa, irigasi teknis, maupun tadah hujan.
Adapun untuk mitigasi, pemerintah menyiapkan skema perlindungan melalui asuransi pertanian seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), bantuan benih bagi petani terdampak, serta dukungan sarana produksi seperti pompa air dan konservasi benih.
“Langkah-langkah ini diharapkan mampu mengurangi risiko kekeringan dan menjaga produktivitas pertanian nasional,” pungkasnya.
