Jakarta (Riaunews.com) – Pemerhati kebijakan publik Universitas Indonesia, Sidik Pramono, menyoroti ancaman krisis energi global yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu pasokan energi dan berdampak pada ketahanan energi nasional.
Menurut Sidik, Indonesia masih rentan terhadap gejolak energi global karena ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) yang cukup tinggi.
“Kebijakan ini sesuatu hal yang memang harus diambil karena kondisi krisis di Timur Tengah. Bahkan, kita tidak tahu kapan perang ini akan berakhir,” kata Sidik dalam dialog Pro3 RRI, Rabu (18/3/2026).
Ia menyebut sekitar setengah kebutuhan BBM Indonesia masih bergantung pada impor. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban subsidi energi di tengah tekanan global yang terus berlangsung.
Dorong Kebijakan Jangka Pendek dan Panjang
Selain itu, Sidik juga menyoroti keterbatasan cadangan BBM nasional yang dinilai masih rendah, yakni sekitar 21 hari, jauh di bawah standar negara maju.
Ia menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, untuk mengantisipasi potensi krisis energi.
Untuk jangka pendek, ia menyarankan penerapan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pembatasan penggunaan BBM subsidi.
Sementara untuk jangka panjang, pemerintah didorong mempercepat transisi energi menuju sumber yang lebih ramah lingkungan, seperti gas dan energi hijau.
Sidik juga menekankan pentingnya penguatan transportasi publik serta pemberian insentif tarif guna mengurangi ketergantungan terhadap BBM.
Ia menambahkan, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada komunikasi yang jelas kepada masyarakat. Pemerintah diminta menghadirkan juru bicara tunggal serta target kebijakan yang transparan.
“Masyarakat harus memahami situasi darurat energi tanpa menanggung seluruh beban,” ujarnya.
Komentar