Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terhadap standar dan mutu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat tetap terjaga.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, menegaskan bahwa saat ini pemko lebih selektif dalam menjalin kerja sama pengelolaan dapur MBG. Jika pada tahap awal pemko membuka peluang luas bagi investor, kini fokus dialihkan pada peningkatan kualitas dan standarisasi dapur.
“Sekarang kami lebih mengutamakan mutu dapur. Standarisasi dapur SPPG harus benar-benar diterapkan,” kata Ingot, Minggu (22/2/2026).
Dalam waktu dekat, Pemko Pekanbaru akan mengundang koordinator wilayah (Korwil) SPPG bersama satuan tugas (Satgas) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur yang telah beroperasi. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Berdasarkan data terbaru, dari 119 SPPG yang terdaftar di Pekanbaru, sebanyak 100 unit telah beroperasi. Namun, dari jumlah tersebut baru sekitar 30 persen yang memenuhi standar SLHS.
Kondisi itu mendorong pemko untuk mengidentifikasi kendala di lapangan agar dapat segera dilakukan langkah perbaikan. “Kami ingin mengetahui dimana letak persoalannya. Sehingga setelah evaluasi dapat diambil tindakan yang tepat,” pungkas Ingot.
