Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya menjaga inflasi dan ketahanan ekonomi daerah melalui kebijakan yang berbasis data statistik akurat. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Statistik Diskominfotik Provinsi Riau, Desy Riawati, saat rilis Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Senin (2/2/2026).
Desy mengatakan, pengendalian inflasi tidak hanya bertujuan memenuhi target makro ekonomi, tetapi juga untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di daerah. Sepanjang 2025, inflasi Riau tercatat tetap berada dalam koridor sasaran nasional dan akan terus dijaga sejalan dengan RPJMD Provinsi Riau.
Menurutnya, kebijakan pengendalian inflasi pada 2026 diarahkan melalui penguatan pasokan pangan, peningkatan efisiensi distribusi, serta sinergi lintas sektor dan lintas wilayah. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi indikator penting yang terus dicermati karena sektor pertanian dan perkebunan merupakan penopang utama perekonomian Riau.
Desy menyebut data NTP yang dirilis BPS menjadi dasar penyusunan kebijakan pertanian yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Ke depan, kebijakan pertanian akan diarahkan secara lebih spesifik berbasis subsektor dan wilayah agar peningkatan produksi sejalan dengan kesejahteraan petani.
Berdasarkan rilis BPS, produksi padi Provinsi Riau pada 2025 diproyeksikan mencapai 250,84 ribu ton Gabah Kering Panen (GKP), meningkat 0,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi beras untuk konsumsi penduduk diperkirakan sebesar 127,77 ribu ton, juga mengalami kenaikan 0,26 persen.
Selain sektor pertanian, Pemprov Riau juga memanfaatkan data ekspor-impor dan pariwisata untuk mendorong diversifikasi produk unggulan, perluasan pasar, serta pengembangan pariwisata berbasis budaya dan alam. Pemerintah berharap sinergi dengan BPS terus diperkuat guna mewujudkan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Komentar