Yogyakarta (Riaunews.com) – Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh digitalisasi tata kelola fiskal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum sepenuhnya mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Temuan tersebut diungkapkan Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram (UWM), Wuku Astuti, dalam pemaparan hasil riset terbarunya di Kampus Terpadu UWM, Banyuraden, Gamping, Sleman, Rabu (24/6/2026).
Penelitian berjudul Regional Fiscal Performance and Inclusive Economic Growth in Yogyakarta’s Digital Era itu mengkaji hubungan antara kinerja fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi inklusif di lima kabupaten dan kota di DIY.
“Tujuan utama riset ini adalah untuk menguji hubungan antara kinerja fiskal daerah, angka pertumbuhan ekonomi, dan seberapa inklusif pertumbuhan tersebut di DIY, terutama saat kita sudah memasuki era tata kelola pemerintahan digital,” kata Wuku Astuti.
Penelitian menggunakan data panel dari lima kabupaten dan kota di DIY selama periode 2008 hingga 2024. Analisis dilakukan melalui metode regresi berganda berbasis pooled OLS yang kemudian diuji kembali menggunakan teknik bootstrapped standard errors dengan 5.000 sampel ulang untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.
Digitalisasi Dorong Pertumbuhan, Namun Belum Inklusif
Dalam penelitian tersebut, kinerja fiskal daerah diukur melalui sejumlah indikator, seperti kemandirian fiskal, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, keselarasan belanja, ketergantungan fiskal, dan pertumbuhan pendapatan daerah. Sementara itu, digitalisasi fiskal ditempatkan sebagai variabel pemoderasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel jalur.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi belanja, keselarasan belanja, dan ketergantungan fiskal memiliki hubungan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Wuku, digitalisasi fiskal terbukti memperkuat pengaruh kemandirian fiskal dan keselarasan belanja terhadap pertumbuhan ekonomi. Interaksi digitalisasi dengan ketergantungan fiskal juga menunjukkan dampak positif meskipun berada pada tingkat marjinal.
Namun demikian, penelitian tersebut menemukan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
“Artinya, pertumbuhan daerah yang terjadi selama ini belum sepenuhnya bertranslasi menjadi kesejahteraan yang dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Angka pertumbuhan yang tinggi tidak secara otomatis menghasilkan pembangunan yang inklusif,” ujarnya.
Wuku menilai hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi tata kelola fiskal memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang memastikan manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat dan mampu mengurangi kesenjangan yang masih terjadi.
“Pemerintah daerah tidak bisa hanya berhenti pada pencapaian angka pertumbuhan. Harus ada intervensi kebijakan khusus agar hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara lebih merata,” pungkasnya.
Komentar