Pekanbaru (Riaunews.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai masih bergantung pada suntikan dana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, namun minim kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi I DPRD Riau, Andi Darma Taufik, menyebut kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemprov Riau. Menurutnya, banyak BUMD yang hanya menghasilkan dividen kecil, bahkan ada yang tidak memberikan kontribusi sama sekali, sementara tetap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu merekomendasikan agar Pemprov Riau mengevaluasi BUMD-BUMD tersebut, termasuk opsi penggabungan atau merger. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi beban keuangan daerah.
“Kita rekomendasikan BUMD ini untuk di-merger saja. Komisaris dan pejabat di dalamnya terus dibayarkan gajinya, modal juga terus disuntik. Dengan merger, efisiensi bisa dimaksimalkan dan beban APBD bisa diringankan,” ujar Andi, yang juga merupakan anggota Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi PAD DPRD Riau.
Saat ini, Pemprov Riau memiliki sejumlah BUMD, di antaranya PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), dan PT Riau Petroleum yang mengelola Participating Interest (PI) 10 persen di sejumlah blok migas.
Selain itu, terdapat pula PT Jamkrida Riau, PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), serta PT Riau Pangan Bertuah. DPRD berharap, evaluasi menyeluruh terhadap BUMD-BUMD tersebut dapat mendorong peningkatan kinerja dan kontribusi nyata bagi keuangan daerah.
Komentar