Jakarta (Riaunews.com) – Peringatan Peristiwa Malari 15 Januari 1974 yang dirangkai dengan Hari Ulang Tahun INDEMO ke-26 digelar di Universitas Paramadina, Jakarta Timur, Kamis (15/1/2026).
Momentum ini menjadi ruang refleksi kritis terhadap kondisi demokrasi dan arah bernegara Indonesia saat ini.
Tokoh sentral Malari 1974, Dr. Hariman Siregar, menegaskan bahwa kekuatan negara tidak boleh bertumpu pada konsentrasi kekuasaan, melainkan pada institusi yang bekerja berdasarkan hukum dan etika.
“Negara yang kuat itu institusinya, bukan kekuasaannya,” ujar Hariman dalam pernyataannya.
Hariman menilai situasi nasional saat ini menunjukkan pola yang pernah terjadi pada masa transisi demokrasi awal reformasi.
“Keadaan hari ini mengulang suasana sekitar tahun 2000,” katanya.
Ia mengakui peran Presiden ke-3 RI B.J. Habibie dalam membuka kran kebebasan pasca-Orde Baru, seperti kebebasan pers, berserikat, dan berpendapat. Namun menurutnya, kebebasan tersebut belum sepenuhnya dijaga oleh kesadaran konstitusional dan etika publik.
“Kebebasan itu dibuka, tapi harus disertai pemahaman konstitusi dan etika,” tegasnya.
Menurut Hariman, tanpa etika dan kesadaran hukum, kebebasan justru dapat disalahgunakan dan melemahkan demokrasi. Ia menekankan bahwa institusi hukum dan politik harus bekerja untuk melindungi warga negara, bukan kepentingan kekuasaan.
“Kepastian hukum harus melindungi masyarakat, bukan melindungi kekuasaan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hariman juga menyoroti pentingnya rasa malu sebagai pilar moral bangsa yang kian terkikis. Ia menyebut rasa malu sebagai rem etik terakhir ketika hukum dilemahkan.
Selain itu, Hariman menyerukan perang total terhadap korupsi dan menegaskan pemberantasan korupsi tidak boleh dilakukan setengah hati.
“Harus ada penindakan hukum yang masif terhadap pelanggaran hukum dan korupsi,” katanya.
Peringatan HUT INDEMO ke-26, menurut Hariman, menjadi bukti bahwa masyarakat sipil tetap hidup dan berperan sebagai penyangga demokrasi.
“Pertemuan ini membuktikan masyarakat sipil tetap ada dan eksis,” pungkasnya.
Peringatan Malari 1974, lanjut Hariman, harus dimaknai sebagai pengingat bahwa ketika keadilan diabaikan dan institusi dilemahkan, sejarah berpotensi kembali terulang dalam bentuk yang berbeda. (Fit)
Komentar