Pekanbaru (Riaunews.com) – Komisi IV DPRD Provinsi Riau berencana memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau untuk membahas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2025. Pemanggilan tersebut dilakukan menyusul terhentinya sejumlah kegiatan PUPR pada akhir tahun anggaran lalu.
Anggota Komisi IV DPRD Riau, Zulhendri, mengatakan banyak kegiatan di lingkungan Dinas PUPR, khususnya yang dilaksanakan unit pelaksana teknis (UPT), tidak berjalan hingga akhir 2025. Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan SILPA dalam jumlah besar.
Meski di awal 2026 Komisi IV belum mengagendakan rapat resmi dengan mitra kerja, Zulhendri memastikan pembahasan dengan organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Dinas PUPR, akan segera dilakukan. Pemanggilan tersebut bertujuan memperjelas realisasi anggaran dan kegiatan yang tidak terlaksana.
“Nanti akan kita dalami dalam persidangan, berapa SILPA-nya dan kegiatan apa saja yang tidak berjalan. Terutama di PUPR, tentu ini menjadi perhatian,” ujar Zulhendri, Sabtu (10/1/2026).
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti nilai SILPA Dinas PUPR Riau. Namun, berdasarkan dugaan awal, jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, mengingat banyak kegiatan di UPT yang tidak terlaksana sepanjang tahun lalu.
Zulhendri juga menyampaikan keprihatinannya karena terhentinya kegiatan tersebut berdampak langsung pada masyarakat. Ia menilai UPT PUPR kerap menangani pekerjaan bersifat darurat, seperti perbaikan jalan, sehingga penghentian kegiatan membuat keluhan masyarakat terkait infrastruktur rusak semakin meningkat.
Komentar