APBD Riau 2026 Disahkan, Nilai Anggaran Tercatat Rp8,3 Triliun

Spesial Riau, Utama319 Dilihat

Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2026 dengan nilai sebesar Rp8,321 triliun. Pengesahan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD Riau, Sabtu (29/11/2025). Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan bahwa APBD 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan Daerah Riau pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp8,254 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp5,279 triliun, pendapatan transfer senilai Rp2,965 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp9,25 miliar. Pemerintah berharap struktur pendapatan ini dapat menopang pelaksanaan program prioritas daerah.

Pada komponen pajak daerah, pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp4,033 triliun, sementara retribusi daerah diperkirakan mencapai Rp14,364 miliar. Di sisi lain, Pembiayaan Daerah Provinsi Riau pada tahun 2026 direncanakan sebesar Rp66,887 miliar untuk mendukung kebutuhan belanja yang tidak tertutup oleh pendapatan.

SF Hariyanto menegaskan bahwa penurunan nilai APBD bukan menjadi hambatan untuk tetap menjalankan program pembangunan. Ia memastikan pemerintah tetap fokus pada pemulihan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan sektor-sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Setelah pengesahan, APBD Riau 2026 akan memasuki tahap evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian penganggaran dengan aturan pemerintah pusat dan prioritas nasional. Pemerintah daerah menargetkan evaluasi dapat selesai dalam waktu cepat.

Plt Gubernur Riau berharap implementasi APBD 2026 dapat berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efektif agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pembangunan daerah.

Komentar