Pekanbaru (Riaunews.com) – Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Syafri Syarif, mendesak Pemerintah Kota Pekanbaru segera melaksanakan pemilihan Ketua RT dan RW secara serentak. Ia menilai kekosongan kepengurusan yang terjadi cukup lama telah mengganggu layanan administrasi masyarakat di tingkat kelurahan.
“Harapan kita kepada pemerintah kota untuk segera melaksanakan pemilihan RT/RW karena ini sudah terlalu lama kekosongan di tingkat bawah,” ujar Syafri, Selasa (18/11/2025).
Syafri juga meminta Pemko membuka forum diskusi sebelum pemilihan digelar agar aturan teknis yang disiapkan tidak menimbulkan polemik di lapangan. “Harapan kami pemerintah kota membuka forum diskusi terlebih dahulu sehingga aturan pemilihan RT/RW yang disusun tidak menjadi polemik di masyarakat,” katanya.
Pemilihan RT/RW di Pekanbaru direncanakan berlangsung serentak pada Desember 2025. Saat ini Pemko sedang menyusun Peraturan Wali Kota (Perwako) sebagai aturan teknis, sementara Perda Nomor 12 Tahun 2002 masih menjadi dasar hukum yang berlaku.
Komisi I DPRD Pekanbaru telah memberi sejumlah catatan terhadap draf Perwako tersebut dalam rapat bersama Asisten I Setdako, Masykur Tarmizi, dan Kabag Hukum. Syafri menyebut beberapa poin berpotensi menimbulkan masalah, seperti syarat surat keterangan lurah bagi bakal calon serta rencana sistem pemilihan lewat musyawarah mufakat.
“Ada beberapa hal yang bisa jadi polemik, seperti surat keterangan dari lurah dan sistem pemilihan lewat musyawarah mufakat. Ini bisa jadi masalah nanti di lapangan,” ujarnya. Ia memberi contoh Kelurahan Tuah Karya yang memiliki RW dengan jumlah warga mencapai 2.245 Kepala Keluarga. Menurutnya, musyawarah tidak realistis diterapkan di wilayah sebesar itu.
“Kalau jumlahnya 2.245 KK, masyarakat mau dikumpulkan di mana untuk musyawarah pemilihan RT/RW?” tegasnya.
Politisi Golkar tersebut mendorong agar Pemko tetap mempertahankan sistem pemilihan langsung karena dianggap lebih demokratis dan memberi ruang bagi masyarakat menentukan pemimpin lingkungan mereka.
“Harapan kami pemilihan tetap seperti biasanya sehingga masyarakat bisa memilih langsung siapa yang menjadi pemimpinnya,” tutup Syafri.
Komentar