Pekanbaru (Riaunews.com) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru melakukan evaluasi terhadap kinerja Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) yang telah berjalan selama empat bulan terakhir. Evaluasi dilakukan karena tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan LPS masih tergolong rendah.
Plt Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, menyebutkan baru sekitar 60 persen warga yang memanfaatkan layanan pengangkutan sampah melalui LPS, sementara 40 persen lainnya masih belum bergabung. “Kita akan evaluasi kinerja LPS yang mulai terbentuk sejak Juli lalu, maka kita evaluasi kinerja empat bulan ini,” kata Reza, Kamis (30/10/2025).
Program LPS sendiri mulai beroperasi sejak 2 Juli 2025, dengan tujuan agar pengangkutan sampah dari lingkungan warga menjadi lebih teratur dan terpantau. Namun, Reza mengakui masih banyak kendala di lapangan, salah satunya kurangnya dukungan dari sebagian oknum RT dan RW serta warga yang menolak bergabung.
“Masih ada warga yang enggan sampahnya diangkut oleh LPS, bahkan ada yang tetap membuang sampah di jalan pada malam hari,” ujarnya.
Menurut Reza, setiap pengelola LPS sudah menyampaikan laporan kinerja secara berkala kepada camat dan lurah di wilayah masing-masing. Pihaknya juga tengah meninjau kembali efektivitas pola kerja dan sistem iuran agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal.
Ia menegaskan bahwa LPS merupakan lembaga resmi bentukan pemerintah kota, dengan konsep “dari warga untuk warga”. “Iuran dari masyarakat digunakan untuk operasional LPS. Kalau warga enggan bergabung, tentu akan berdampak pada kelancaran pengelolaan sampah di lingkungan mereka,” pungkasnya.
Komentar