Pekanbaru (Riaunews.com) – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran dan penguatan stabilitas ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi Provinsi Riau. Hal itu disampaikan saat mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Gedung Daerah Pauh Janggi, Pekanbaru, Senin (20/10/2025).
Dalam laporannya, Gubri menyebut realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2025 baru mencapai sekitar 65 persen. Ia menjelaskan, sebagian besar belanja tahun ini dialokasikan untuk membayar utang proyek infrastruktur strategis. “Belanja kita masih di angka 65 persen karena memang banyak dialokasikan untuk pembayaran hutang. Tapi kita tetap upayakan agar aktivitas ekonomi di masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Abdul Wahid menyebut daya beli masyarakat menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Kita pantau inflasi dan kebutuhan masyarakat. Kalau kebutuhan bisa terpenuhi dan harga stabil, berarti daya beli juga terjaga,” jelasnya.
Selain menjaga stabilitas harga, Gubri menegaskan komitmennya untuk mempercepat investasi dengan memangkas birokrasi perizinan. Ia menyebut telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Migas untuk mempercepat proses perizinan. “Kalau sebelumnya izin bisa tiga bulan, sekarang bisa selesai seminggu. Kita ingin investasi di Riau semakin mudah,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Riau juga membentuk Satgas PHK bersama Polda Riau guna mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja secara mendadak. “Kalau ada PHK yang bisa dibicarakan, kita carikan solusi supaya kepastian kerja bagi masyarakat tetap terjamin,” ujarnya.
Gubri mengungkapkan bahwa investasi di Riau menunjukkan tren positif, dengan realisasi mencapai sekitar Rp21 triliun hingga Oktober 2025. “Yang paling tinggi itu di Dumai, Pelalawan, dan Inhil. Mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa mencapai Rp25 triliun,” pungkasnya.
Komentar