Jakarta (Riaunews.com) – Pemerintah memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan nasional dalam kondisi aman, meskipun beberapa SPBU swasta mengalami keterbatasan stok. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan, seluruh badan usaha swasta setuju membeli BBM melalui Pertamina.
Kesepakatan itu tercapai dalam rapat koordinasi bersama Pertamina dan pengelola SPBU swasta, seperti Shell, BP AKR, Vivo, dan ExxonMobil, di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025). Bahlil menegaskan, BBM yang dipasok adalah base fuel atau bahan bakar murni sebelum dicampur zat aditif.
“Mereka setuju beli ke Pertamina. Syaratnya berbasis base fuel. Kalau ibarat bikin teh, Pertamina awalnya mau jual teh jadi, tapi mereka minta air panas saja. Nanti dicampur di tangki masing-masing. Ini sudah disepakati,” kata Bahlil dalam konferensi pers.
Untuk menjamin kualitas, pemerintah akan menerapkan mekanisme pengawasan bersama. “Sebelum berangkat ada join surveyor di sana,” tambahnya. Dengan mekanisme ini, kualitas bahan bakar yang dipasok ke SPBU swasta dipastikan tetap sesuai standar.
Bahlil juga menyebutkan, ketersediaan BBM nasional saat ini cukup untuk 18 hingga 21 hari. Meski demikian, ia mengakui cadangan di SPBU swasta semakin menipis. “Posisi ketersediaan BBM kita per hari ini cukup 18 sampai 21 hari, jadi tidak ada masalah secara nasional. Namun untuk SPBU swasta memang cadangannya sudah menipis,” ujarnya.
Ia menekankan, sesuai aturan Keppres dan Pasal 33 UUD 1945, sektor energi termasuk BBM merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga wajib dikuasai negara. Karena itu, pemerintah menegaskan seluruh impor BBM swasta tetap akan dilayani, tetapi melalui Pertamina sebagai badan usaha milik negara.
Komentar